Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan adanya sinyalemen ketidakkompakan dalam tubuh Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. "(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu malam, 28 Juni 2015.
Tjahjo mengaku mengantongi nama-nama menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun Tjahjo enggan menyebutkan nama-nama tersebut. (Baca: Tjahjo Kumolo: Ada Menteri yang Menghina Jokowi)
Tjahjo memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka dan berfokus pada program kerja pemerintah sesuai bidang masing-masing. "Pembantu Presiden (menteri, red) itu satu. Artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu, kan, pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," ujarnya. (Baca: Heboh Reshuffle Kabinet, Jokowi: Jangan Ganggu, Jangan Gaduh)
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, Tjahjo meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.
"Presiden sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus bekerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi," tuturnya. (Baca: Ketika Jokowi Tak Percaya Laporan Menteri di Atas Kertas)
Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. "Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers," ucapnya. (Baca: Begini Cara Luhut Beri Masukan ke Jokowi Supaya Obyektif)
Mendagri menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas isu perombakan susunan atau reshuffle Kabinet Kerja. "Khususnya apabila bicara soal reshuffle kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," ujarnya.
