Dana Subsidi Langsung Tunai Tersalurkan Rp 300 miliar

Reporter

Editor

Rabu, 12 Oktober 2005 16:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penyaluran dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) oleh PT Pos Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 300 miliar atau sekitar 1 juta Kepala Keluarga (KK). Untuk itu, Wapres meminta kepada manajemen Pos Indonesia agar mempercepat penyaluran hingga bisa rampung pada November. “Saya meminta agar PT Pos bisa menyalurkan untuk 300 ribu KK per hari mulai besok,” kata Wapres dalam jumpa pers seusai meninjau pelaksanaan penyaluran dana bantuan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Rabu (12/10).Tahap penyaluran dana bantuan hari ini memasuki tahapan ke tiga. Pada tahap ini, PT Pos akan mengerahkan 3.500 kantor pos seluruh Indonesia untuk bekerja maksimal. Tahap I dan II kemarin baru melibatkan 24 kantor pos dan 400 kantor pos. Pada tahap I dan II, lanjutnya, pencairan dana baru mencapai 100 ribu KK per hari. Karena itu pada tahap III ini, kata Wapres, Pos Indonesia harus meningkatkan kinerjanya tiga kali lipat. Ia pun menanyakan kesanggupan Dirut Pos Indonesia, Hana Suryana. “Bapak sanggup?'” tanya Kalla. Hana mengiyakan sambil mengangguk. Kalla mengatakan, meskipun baru tersalurkan untuk 1 juta KK sejak 1 Oktober, masyarakat terlihat posisif menanggapi program ini. Karena dana ini untuk 3 bulan, kata dia, sebenarnya pencairannya bisa berlangsung hingga Desember. Namun pemerintah, menginginkan prosesnya dipercepat. Pemerintah juga akan menempelkan kartu di rumah keluarga yang menerima subsidi. Sehingga masyarakat sekitar bisa mengoreksi jika keluarga tersebut belum layak menerima. 14 kriteria sebagai patokan juga akan ditempelkan dalam bentuk pamflet di tempat publik seperti mesjid dan kantor kelurahan.Mengenai kesalahan penerimaan yang terjadi, kata dia, pemerintah menilai hal ini bukanlah sebuah tindak kriminal. Ia meminta agar hal ini tidak dibesar-besarkan. “Kita berpikir positif kepada masyarakatlah,” kata dia.“Kesalahan memang kadang terjadi ketika orang yang penghasilannya diatas Rp 1 juta ikut menerima atau misalnya rumah orang itu berlantai keramik,” ujar Wapres.

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya