Cawapres Partai Hanura Hary Tanoesudibjo saat menghadiri kampanye terbuka, di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, (28/3). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo setuju dengan pemerintah yang membatalkan usulan penambahan dana partai politik. Menurut dia, sudah seharusnya partai politik tidak mendapat bantuan pemerintah.
"Masak, parpol minta bantuan ke pemerintah," kata Hary kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2015.
Menurut dia, dana pemerintah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan bangsa. Partai politik, ucap dia, harus mencari dananya sendiri.
"Karena parpol itu kerjanya memang cari dana sendiri, rebut simpati masyarakat, dan berkembang," tutur Hary.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tak akan membahas lagi usulan penambahan jumlah dana bantuan parpol dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan. Sebab, tidak semua pihak setuju usulan tersebut.
"Ada parpol yang tidak mau bantuan pemerintah, ada anggota DPR yang tidak mau, KPK juga keberatan," kata Tjahjo melalui pesan singkat.
Sebelumnya, Tjahjo mengusulkan penambahan dana parpol hingga 20 kali lipat. Menurut Tjahjo, selama ini, banyak terjadi korupsi oleh anggota sebuah partai politik karena dana parpol yang sedikit. Adapun draf usulannya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
