TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan, lembaganya membutuhkan 80 ribu petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). “Target kami satu desa, satu PLKB,” kata dia di Bandung, Jumat, 26 Juni 2015.

Surya mengatakan, lembaganya masih menghitung kebutuhan penyuluh tambahan, setelah menuntaskan pengalihan status pegawai penyuluh lapangan dari pegawai pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Perubahan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23/2014 mengalihkan status petugas penyuluh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

BKKBN menargetkan pengalihan status kepegawaian penyuluh menjadi pegawainya tuntas tahun depan. “Paling lambat Oktober 2016 diserahkan, sambil nanti juga merekrut yang baru,” kata Surya.

Surya mengatakan, lembaganya secepatnya melakukan rekruitmen petugas penyuluh baru. Perkiraannya, saat ini jumlah penyuluh baru berjumlah 15 ribu petugas. “Rekruitmen nanti kami lakukan dari pusat untuk yang baru karena tanpa petugas lapangan yang kuat, program BKKBN tidak akan jalan,” kata dia.

Menurut Surya, pengangkatan petugas baru ini memanfaatkan aturan baru dalam Undang-Undang Apartur Sipil Negara (ASN) yang membolehkan pemerintah mengangkat tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. “Bukan pegawai negeri tetap, kemungkinan itu. Sekarang kalau masuk dalam formasi pegawai negeri sulit,” kata dia.

Surya mengungkapkan, lembaganya sengaja menambah penyuluh untuk menjalankan amanat Presiden Joko Widodo. “BKKBN mendapat amanat selain pelayanan kesehatan terutama alat kontrsepsi, kemudian meningkatkan kemauan kesadaran masyarakat untuk ikut KB, juga revolusi mental berbasis keluarga,” kata dia.

Surya mengatakan, revolusi mental berbasis keluarga membutuhkan petugas penyuluh lapangan untuk berinteraksi dengan keluarga. “Melalui komunikasi dengan petugas lapangan penyuluh Keluarga Berencana ini, bisa meningkatkan kesadara dan pengetahuan keluarga,” kata dia. “Bagaimana memfungsikan keluarga sebagai basis membentuk karakter keluarga Indonesia.”

Tahun ini BKKBN tengah mengerjakan sensus Pendataan Keluarga dengan mendatangi rumah-rumah warga. “Nanti ada data yang akurat menurut nama dan alamat, itu menjadi dasar pemerintah pusat dan daerah membentuk perencanaan berorientasi pada penduduk, atau manusia,” kata Surya.

Menurut Surya, hasil Pendataan Keluarga ini akan menjadi “base line” atau data dasar keluarga. “Kebutuhan BKKBN mempunyai data keluarga, karen Sistem Informasi Keluarga sudah mdi amanatkan dalam undang-undang dan jadi tugas dan fungsi BKKBN,” kata dia.

AHMAD FIKRI