TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan kewenangan Polri untuk menyadap harus dibatasi. Polri, kata dia, dapat menyadap bila kasus yang ditanganinya sudah masuk dalam tahap penyidikan.

"Kalau bisa bebas menyadap, kan gimana? Semua merasa tidak aman dan nyaman," kata dia di Bareskrim, Kamis, 25 Juni 2015. (Baca: Ternyata, Kapolri Ingin Polisi Bebas Menyadap Seperti KPK)

Waseso berpendapat penyadapan tersebut harus disesuaikan dengan undang-undangnya. Artinya, Polri tetap harus meminta izin pengadilan untuk menyadap pelaku kejahatan. Penyadapan dilakukan untuk mengembangkan perkara ataupun operasi tangkap tangan.

"Bukan otomatis polisi bisa menyadap, tidak. Kalau sudah ada tersangkanya, baru boleh," ujarnya. "Kalau tidak dibatasi, nanti ada penyalahgunaan wewenang."

Waseso mengklarifikasi kabar yang menyebutkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menginginkan Polri dapat menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Badrodin, kata Waseso, menanggapi pertanyaan kenapa Polri tidak dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti KPK. "Makanya Kapolri bilang andai saja Polri diberi kewenangan seperti KPK, pasti bisa OTT juga," ujarnya.

Kewenangan penyadapan KPK dan Polri selama ini berbeda. Menurut Badrodin, apabila kewenangan institusinya sama dengan KPK, pasti bisa menangkap lebih banyak tersangka dan tak bisa melakukan operasi tangkap tangan. Waseso enggan berkomentar terhadap kewenangan penyadapan KPK. "Terserah saja. Bukan kapasitas saya untuk menilai. Kalau menilai, nanti dibilang melemahkan KPK," ujar Waseso.

DEWI SUCI RAHAYU