TEMPO.CO, Yogyakarta - Anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Supra Wimbarti, menyayangkan masih minimnya pendaftar dari kalangan perempuan. Hingga akhir pekan ini, telah ada 189 pendaftar, tapi yang berjenis kelamin perempuan hanya sepuluh orang.

"Kami sudah gerilya ke banyak pertemuan dan mengimbau agar banyak perempuan mendaftar, tapi tetap masih sepuluh itu saja," kata Supra di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Sabtu, 20 Juni 2015.

Karena itu, Dekan Fakultas Psikologi UGM tersebut menyarankan komunitas aktivis rajin mendekati tokoh perempuan berbakat agar bersedia mendaftar ke Pansel KPK. Dia optimistis masih banyak orang baik, termasuk tokoh perempuan, yang belum mendaftar karena kurang motivasi. "Kalau ada teman yang orang baik, sebaiknya didekati dan didorong," ucap Supra.

Tapi, menurut Supra, meskipun semua anggota Pansel KPK adalah perempuan, tak akan ada perbedaan perlakuan bagi semua calon pendaftar. Baik laki-laki maupun perempuan akan diperlakukan sama dalam proses seleksi. "Kami sudah sepakat, tidak ada affirmative action. Perlakuan ke semua pendaftar sama," ujarnya.

Di tempat yang sama, koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, berpendapat, KPK sebenarnya memerlukan figur pemimpin perempuan. Menurut Alissa, tokoh perempuan cenderung bisa menghindari sikap agresif sehingga lebih mampu mengatasi pertentangan kepentingan saat memegang posisi pemimpin. "Butuh karakter yang feminim untuk jadi sumber keadilan," kata putri almarhum Abdurrahman Wahid itu.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM