Bambang Widjojanto, saat mengikuti diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Kriminalisasi yang dilakukan aparat dengan cara paksa tersebut dinilai sangat membahayakan dan mengancam hak-hak warga sipil.TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto mengatakan calon pimpinan KPK, selain harus memiliki integritas, juga mesti punya kemampuan dalam menggerakkan masyarakat untuk turut mendukung gerakan antikorupsi.
"Pimpinan KPK harus memiliki jaringan yang bagus dengan masyarakat sipil. Tidak cukup hanya sarjana hukum. Karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penyidik," ujar Bambang dalam acara diskusi publik “Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK” yang diselenggarakan pegiat antikorupsi di Bandung, Jumat, 19 Juni 2015.
Ia pun mengatakan para calon pemimpin KPK harus kreatif dalam mengintegrasikan bidang ilmu yang mereka miliki. Sebab, menurut Bambang, ke depan, tantangan pemberantasan korupsi akan semakin sulit mengingat para pelaku akan memanfaatkan teknologi dan modus yang canggih. "Pokoknya, calon pimpinan jangan gaptek-gaptek amat," kata Bambang.
Paling penting, Bambang mengatakan, KPK harus kembali dikuatkan dengan berwenang menindak kasus korupsi pajak dan tindak pidana pencucian uang. "Kalau pelaku tipikor (tindak pidana korupsi) pasti melakukan TPPU dan pasti tidak akan bayar pajak," tutur Bambang.
Saat ditanya apakah Bambang akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua KPK, ia menjawab tidak. "Enggak akanlah. Berikan kesempatan yang lain," ucapnya.
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sampai hari ini sudah menerima 182 pendaftar dari berbagai kalangan. Anggota Pansel, Yenti Garnasih, mengatakan para pendaftar masih didominasi advokat dan akademikus. Ada juga dua anggota Polri yang ikut mendaftar. "Itu data terakhir pada hari ini sampai pukul 13.00," ujar Yenti.
