TEMPO Interaktif, Jakarta:Permintaan pemerintah Australia agar pengurangan masa tahanan, atau remisi Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Abubakar Baasyir tidak diberikan, menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Yuri Thamrin, secara diplomatik tak pantas.Menurut Yuri, pendiri Pondok Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah itu bisa saja diberikan jika memenuhi syarat remisi. "Syaratnya kan, (selama masa tahanan) berkelakuan baik, disiplin, telah menjalani hukuman minimal selama enam bulan, dan lain-lain,"katanya.Yuri yang mengaku belum membaca dokumen tentang permintaan pemerinta Australia itu secara resmi. Jika permintaan itu ada, pihaknya hanya akan meneruskan ke instansi terkait atas masalah ini. "Kami akan sampaikan ke instansi yang mengurusnya, yaitu Menteri Hukum dan HAM,"ujarnya.Yuri juga membantah kalau rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer ke Indonesia, khusus untuk melobi masalah ini. "Menteri Luar Negeri Australia akan datang ke Indonesia terkait dengan peringatan tiga tahun bom Bali. Dalam kaitan itu, dia ingin bertemu dengan Menteri Luar Negeri, dan Presiden. Dan tentu sedang kita usahakan waktunya. Ini masih tentatif,"katanya.Menurut Yuri, apapun yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia, baik dalam kasus remisi Baasyir maupun masalah Jamaah Islamiah, bukan karena desakan negara lain. "Orang Indonesia itu sangat sensitif dan tidak mungkin menerima sesuatu yang dipaksakan dari luar. Itu etos kita sebagai bangsa,"katanya. Raden Rachmadi