TEMPO.CO, Depok - Dinas Kesehatan Kota Depok menemukan 21 rumah makan yang sajiannya mengandung zat berbahaya. Kandungan berbahaya yang dimaksud, misalnya borak, formalin, dan zat pewarna tekstil itu ditemukan saat Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap 105 restoran di Kota Depok selama Mei lalu.
Kepala Dinas Kesehatan Lies Karmawati mengatakan pengawasan keamanan pangan dilakukan pada periode 2014-2015. Tim pengawas menguji sampel dari restoran di Jalan Margonda, yakni sebanyak 105 rumah makan. Total yang diambil sebanyak 420 sampel.
"Hasilnya positif, ada 21 rumah makan mulai dari pecel lele, rumah makan Padang, dan Jepang," kata Lies, Selasa, 16 Juni 2015.
Namun Dinas Kesehatan hanya bisa menindaklanjuti delapan resto. Sedangkan 13 lainnya ternyata tidak memiliki izin, sehingga tim pengawas tidak memeriksa kembali restoran yang tidak berizin itu. "Kalau pemeriksanaan dilanjutkan, artinya kami melegalkan restoran yang belum berizin itu," katanya.
Lies mengatakan tugas pemerintah saat ini adalah mencegah. Caranya adalah dengan membina dan memasang poster bahan berbahaya pada pangan. "Dua bulan lagi kami akan memeriksa kembali bahan pangan berbahaya di delapan restoran itu."
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Agus Suherman tidak bisa menerbitkan izin dan memaksa para pemilik restoran untuk mengurus izin usaha. Sebab, mereka tidak memiliki IMB alias Izin Mendirikan Bangunan.
"Izin usaha restoran memang ada pada kami. Tapi kan tidak bisa dikeluarkan kalau izin bangunannya belum beres," kata Agus.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Nuraeni mengatakan suplai bahan makanan di Depok hampir seluruhnya dari luar. Yang ditemukan mengandung formalin salah satunya ikan tongkol yang diambil dari Muara Angke Jakarta.
Saat dilakukan tes sampel, hasilnya positif dengan warna ungu yang menjadi indikator kandungan formalin tinggi. Untuk memutus mata rantai ini perlu koordinasi antar wilayah. Sebab, saat ini belum ada kerja sama untuk itu.
"Diperlukan pengawasan yang sinergi lintas daerah, sehingga pengamanan bahan pangan bisa termonitor lebih baik," katanya.
