TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan sikap pemerintah Australia yang membayar kru kapal pembawa pencari suaka ke Selandia Baru untuk menuju Indonesia. Menurut dia, sikap pemerintah Australia itu perlu dikritik.

"Itu namanya kan menyogok. Orang saja menyogok salah, apalagi negara yang menyogok. Tentu itu tidak sesuai dengan etika yang benar. Apalagi ini menyangkut hubungan bernegara," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Senin, 15 Juni 2015. "Indonesia mempertanyakan motif Australia itu."

Menurut laporan Brisbane Times, pemerintah Australia membayar ribuan dolar kepada kru kapal yang mengangkut ratusan manusia pencari suaka dengan tujuan Selandia Baru. Pemerintah Australia, menurut laporan itu, meminta anak buah kapal tidak melanjutkan perjalanannya ke Selandia Baru dan mengalihkan ke Indonesia dengan iming-iming uang. Cara yang dilakukan adalah berunding di atas kapal saat memasuki perairan Australia serta memberikan sejumlah uang, makanan, dan bahan bakar agar kapal itu diarahkan menuju Indonesia.

Para pencari suaka itu terdiri atas beberapa etnis dari Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar. Peristiwa ini terjadi pada akhir Mei 2015 dan diungkap Kepala Kepolisian Rote, Nusa Tenggara Timur.

Kalla menilai apa yang dilakukan pemerintah Australia itu bisa masuk dalam kategori human trafficking. Musababnya, pemerintah Australia mengarahkan pencari suaka ke bukan negara asal yang dituju. "Apalagi dalam skala pengungsi, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai aturan tentang pengungsi, dan Australia termasuk yang menandatangani konvensi. Justru Indonesia malah tidak," ujarnya.

Kalla juga meminta Tentara Nasional Indonesia selalu menjaga, agar kejadian serupa tak kembali terulang.

REZA ADITYA