Alasan Rekam Jejak Sutiyoso, Istana Bantah Jokowi Bagi Jabatan  

Reporter

Rabu, 10 Juni 2015 14:17 WIB

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Letjen (Purn) Sutiyoso. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan alas‎an Presiden Joko Widodo mengajukan bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), karena pengalamannya.

Sutiyoso dinilai mempunyai pengalaman intelijen yang mumpuni, sehingga layak menggantikan Kepala BIN saat ini, yang masih dipegang oleh Marciano Norman.

Menurut Pratikno, Sutoyoso juga sempat mengenyam pendidikan intelijen, baik strategis, maupun pertempuran. "Rekam jejak beliau di bidang intelejen cukup banyak," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.

Sutiyoso, kata Pratikno, pernah menjabat Komandan Peleton Kombat Intel di Kalimantan Barat serta Intel Tempur Operasi Flamboyan dan Seroja di Timor Timur.

Jabatan lain yang pernah diemban Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut, antara lain Kepala Seksi Intel Group II Kopassus, Panglima Daerah Militer, Komandan Resor Militer, serta Gubernur DKI Jakarta dua periode.

Jabatan di bidang pemerintahan, kata Pratikno, juga semakin memperkaya pengalaman Sutiyoso.

Surat Presiden Jokowi ihwal pengajuan Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang baru sudah diserahkan kepada DPR, Selasa sore, 9 Juni 2015.

Pratikno membantah penunjukan Sutiyoso sebagai bagi-bagi jatah. Sebab dalam pemilihan presiden, Sutyoso menjadi salah satu pendukung Jokowi.

Menurut Pratikno, Jokowi memilih Sutiyoso dengan mengutamakan integritas dan kompetensi. Apalagi sebelum menunjuk Sutiyoso, Pratikno mengklaim ada calon lain. Namun dia enggan menyebutkannya.

Ditanya mengenai apakah Sutiyoso akan mundur dari jabatannya sebagai petinggi partai politik, Pratikno hanya menjawab singkat. "Nanti kita lihat," kata dia.

Jawaban yang sama juga dilontarkannya saat disinggung tentang keterlibatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menentukan Kepala BIN.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

2 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

5 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN

23 hari lalu

TPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan seorang intel BIN.

Baca Selengkapnya

Respons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN

25 hari lalu

Respons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN

Yusril mengatakan, anggotanya yang meminta agar MK memanggil Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tindakan spontan.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

44 hari lalu

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya

Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024

7 Februari 2024

Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024

Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

4 Februari 2024

Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.

Baca Selengkapnya

PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

10 Januari 2024

PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya itu ke KPK, Bawaslu, BIN, Polri, dan OJK.

Baca Selengkapnya

Sebulan Menjabat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto 2 Kali Lakukan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi TNI

21 Desember 2023

Sebulan Menjabat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto 2 Kali Lakukan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi TNI

Jenderal Agus Subiyanto lakukan rotasi besar-besaran. Ratusan perwira tinggi TNI dimutasi sebulan terakhir. sejak ia menjabat Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden: Sarat Kepentingan Politik

10 Desember 2023

Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden: Sarat Kepentingan Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut angkat suara soal klausul gubernur ditunjuk presiden yang termaktub dalam RUU DKJ.

Baca Selengkapnya