Sejumlah pelajar dari berbagai kalangan, melakukan aksi longmarch memperingati hari anti tembakau sedunia di Kawasan Mattoangin, Makassar, 31 Mei 2015. Para pelajar mengkampanyekan anti rokok, dan mensosialisasikan bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok bagi perokok aktif maupun pasif. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Widyastuti Soerojo pesimistis akan komitmen Presiden Joko Widodo mengendalikan peredaran rokok di Indonesia.
"Saya bisa katakan perjuangan bahkan lebih berat lagi di era Jokowi," kata Widyastuti dalam acara Workshop Kendali Efektif Konsumsi Rokok di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.
Peredaran rokok di Indonesia bahkan makin meningkat dalam setahun terakhir. Data Kementerian Perindustrian pada 2014 menunjukkan tren produksi rokok berkembang pesat dari 16 miliar batang menjadi 362 miliar batang.
Widyastuti menilai pemerintah belum berpihak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah, ujar dia, masih fokus pada keuntungan semu yang didapat dari industri rokok.
Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Indonesia, Hakim Sorimuda Pohan, menyebut sejak awal Jokowi sudah menunjukkan sikap nyata mendukung peredaran rokok.
Hanya sepekan setelah menjabat, Menteri Perindustrian mendatangi pabrik rokok Djarum dan meyakinkan perusahaan tersebut bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi Framework Convention on Tobbaco Control. "Alasannya karena akan mengancam industri rokok dan petani tembakau kita," ujar Hakim.
FCTC adalah instrumen hukum internasional yang menjadi landasan global pengendalian tembakau di tiap negara. Indonesia terlibat dalam penyusunan kerangka tersebut tapi tak kunjung meratifikasi hingga sekarang.
Tak hanya itu, lanjut Hakim, Menteri Pemuda dan Olahraga bahkan mengimbau agar perusahaan rokok makin gencar mensponsori event olahraga di Indonesia.
