Budi Gunawan Naikkan Pangkat dan Mutasi Sejumlah Jenderal

Reporter

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 6 Juni 2015 08:36 WIB

Budi Gunawan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan menandatangani Telegram Rahasia (TR) yang berisi kenaikan pangkat sejumlah jenderal dan rotasi atau mutasi.

Surat Telegram bernomor ST/1242/VI/2015 dan ST/1243/VI/2015 itu menyatakan rotasi ratusan perwira menengah dan perwira tinggi Polri.

Berikut ini sejumlah jenderal yang dimutasi.
1. Inspektur Jenderal Haka Astana dari Asisten SDM Polri dimutasi sebagai Perwira Tinggi Kepolisian Daerah Yogyakarta (dalam rangka pensiun).

2. Inspektur Jenderal Tito Karnavian dari Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Kepolisian RI diangkat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

3. Inspektur Jenderal Unggung Cahyono dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya diangkat menjadi Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Kepolisian RI.

4. Inspektur Jenderal Sabar Rahardjo dari Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol diangkat menjadi Asisten SDM Polri.

5. Inspektur Jenderal Djoko Prastowo dari Perwira Tinggi SSDM Polri diangkat menjadi Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol.

6. Brigadir Jenderal Setyo Wasisto dari Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri dimutasi sebagai Perwira Tinggi SSDM Polri (penugasan pada Lembaga Pertahanan Nasional).

7. Brigadir Jenderal Raden Budi Winarso dari Kepala Biro Jianbang Lembaga Pendidikan Kepolisian diangkat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

8. Brigadir Jenderal Srijono dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat diangkat menjadi Kepala Biro Jianbang Lemdikpol Polri.

9. Brigadir Jenderal Antam Novambar dari Perwira Menengah Detasemen Khusus 88 Polri diangkat menjadi Kepala Biro Korwas PPNS Badan Reserse Kriminal Polri.

10. Brigadir Jenderal Carlo Brix Tewu dari Kepala Biro Jianstra Sops Polri diangkat menjadi Kepala Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

11. Komisaris Besar Dharma Pengrekun dari Analis Kebijakan Madya bidang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdikpol diangkat menjadi Wakil Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

12. Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan dari Kepala Daerah Jawa Barat diangkat menjadi Kepala Divisi Hukum Polri.

13. Inspektur Jenderal Moechgiyarto dari Kepala Divisi Hukum Polri diangkat sebagai Kepala Daerah Jawa Barat.

Juru bicara Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Agus Rianto, menyatakan belum mengetahui kapan serah-terima jabatan dilaksanakan. "Nanti akan disiapkan panitia. Biasanya paling lambat 14 hari sejak TR dikeluarkan," ujarnya.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

3 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

19 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya