Demi Keamanan Negara, Indonesia Perlu Badan Cyber Nasional  

Reporter

Rabu, 3 Juni 2015 11:41 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan, Tedjo Edhi melihat proses pemusnahan sabu seberat 862kg di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 27 Januari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan‎ Tedjo Edhy Purdijatno menilai saat ini Indonesia membutuhkan sebuah badan cyber khusus. Menurut dia, badan ini perlu dibentuk untuk mencegah kejahatan dunia maya yang mengancam keamanan negara.

Tedjo mengatakan sekarang ada pergeseran isu keamanan global. Sementara dulu ancaman perang antarnegara muncul dengan menggunakan senjata, saat ini perang kerap terjadi di dunia maya. "Jadi kita perlu semacam badan cyber nasional," kata Tedjo dalam sambutannya dalam acara "Simposium Cyber Nasional" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2015.

Menurut Tedjo, badan cyber nasional juga diperlukan karena saat ini Indonesia sudah menggunakan perangkat elektronik untuk menjalankan pemerintahan atau e-government. Tak hanya mengancam keamanan negara, ‎serangan cyber saat ini juga menyasar sistem keuangan, seperti pasar modal, serta transportasi publik. Hal ini, kata Tedjo, tentu berpotensi melemahkan dunia usaha.

Indonesia, menurut dia, perlu belajar dari beberapa serangan cyber yang pernah melumpuhkan negara besar. Salah satunya serangan hacker terhadap komando Amerika Serikat pada 2008. Tak hanya merugikan negara, operasi hacker juga pernah melumpuhkan sistem perusahaan raksasa Google, tepatnya pada 2009.

Tedjo mengatakan badan cyber nasional akan bekerja secara koordinatif dan terintegrasi. Selama ini, menurut dia, penanganan ancaman di dunia maya dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun dia memastikan bahwa badan tersebut harus tetap berlandaskan nilai demokrasi dan ideologi Pancasila.

Senada dengan Tedjo, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman menilai pembentukan badan cyber nasional diperlukan. Menurut dia, pertahanan cyber Indonesia saat ini sudah cukup mumpuni.

“Tapi masih perlu ditingkatkan," katanya. Dia mengungkapkan serangan cyber kerap menyasar situs-situs pemerintahan. Hal ini membuat jalannya pemerintahan terhambat. ‎

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

Taiwan Terima Lima Warga Hong Kong yang Kabur

14 September 2020

Taiwan Terima Lima Warga Hong Kong yang Kabur

Pemerintah Taiwan menerima kedatangan lima warga Hong Kong, yang kabur terkait kisruh politik di kota semiotonom yang diperintah Cina itu.

Baca Selengkapnya

Selandia Baru Hentikan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong

28 Juli 2020

Selandia Baru Hentikan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong

Pemerintah Selandia Baru memprotes pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong oleh Cina.

Baca Selengkapnya

Otoritas Hong Kong Bubarkan Kelompok Demokrasi Joshua Wong

1 Juli 2020

Otoritas Hong Kong Bubarkan Kelompok Demokrasi Joshua Wong

Aktivis demokrasi Hong Kong Joshua Wong mundur dari kelompok pro-demokrasi Demosisto karena dibubarkan otoritas setempat.

Baca Selengkapnya

Sah! UU Keamanan Nasional Hong Kong Berlaku Mulai Besok

30 Juni 2020

Sah! UU Keamanan Nasional Hong Kong Berlaku Mulai Besok

Sebanyak 162 anggota parlemen Cina bersuara bulat memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong mulai besok.

Baca Selengkapnya

Cina Rilis UU Keamanan Nasional Hong Kong, Berikut Rinciannya

22 Juni 2020

Cina Rilis UU Keamanan Nasional Hong Kong, Berikut Rinciannya

Pada Sabtu malam, pemerintah pusat Cina merilis cetak biru UU Keamanan Nasional Hong Kong yang kontroversial. Apa saja rinciannya?

Baca Selengkapnya

RUU Keamanan Nasional Hong Kong, Cina: Asing Tidak Ikut Campur

23 Mei 2020

RUU Keamanan Nasional Hong Kong, Cina: Asing Tidak Ikut Campur

Para aktivis menyerukan aksi protes melawan rencana pemerintah dalam Kongres Nasional Cina ke 13 untuk membuat UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Baca Selengkapnya

Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang

Baca Selengkapnya

PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.

Baca Selengkapnya

Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.

Baca Selengkapnya