TEMPO.CO, Semarang - Setelah sempat tersendat, kebutuhan anggaran pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah terselesaikan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah menyatakan sebanyak 21 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Setelah NPHD diteken, anggaran pilkada sudah bisa dicairkan,” kata Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo kepada Tempo di Semarang, Jumat, 29 Mei 2015.

NPHD merupakan dokumen pemberian hibah mekanisme penganggaran. Sebelumnya, dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah, ada 7 yang belum menandatangani NPHD. Akibatnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tujuh kabupaten/kota terancam tak bisa menggelar pilkada. Sebab, anggaran tak bisa dicairkan.

Joko mengakui ada beberapa daerah yang terlambat menandatangani NPHD. Sebab, ada beberapa kepala daerah yang sibuk ke luar kota sehingga belum sempat meneken NPHD bersama ketua KPUD masing-masing. Namun, kata Joko, per Jumat, 29 Mei 2015, sudah 21 kabupaten/kota menyelesaikan administrasi syarat pencairan biaya pilkada tersebut.

Dia menyatakan ada beberapa daerah yang alokasi anggaran dari APBD-nya masih kurang. Maka kekurangan itu dipenuhi melalui APBD-P, yang pembahasannya masih pertengahan tahun. Keterlambatan penandatanganan itu karena belum disepakatinya naskah NPHD sehubungan dengan anggaran yang sebagian diambil dari APBD-P.
Setelah NPHD diteken, biaya pilkada sudah bisa dicairkan.

Pencairan anggaran itu paling lambat 3 Juni 2015. Sebab, pada tanggal itu setiap dinas kependudukan dan catatan sipil sudah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Selanjutnya, KPUD akan menyusun daftar pemilih sementara bersama jajarannya hingga pengurus rukun warga.

Sebelumnya, anggota KPU Jawa Tengah, Wahyu Setiawan, menyebutkan usulan sementara anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak untuk satu putaran di 21 kabupaten/kota sebesar Rp 458 miliar.

Ketua Desk Pilkada Jawa Tengah Siswolaksono memastikan anggaran pilkada sudah selesai. “Tidak ada yang terancam gagal,” ujarnya. Ihwal anggaran APBD-P yang mendului pembahasan itu juga tidak apa-apa. Sebab, sudah ada payung hukum yang mengaturnya.

Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa peran dalam pilkada, seperti ikut mensosialisasikan dan mencegah adanya kampanye hitam.

ROFIUDDIN