Tumpas Mafia Air, TNI-Polisi Kawal Pengucuran Irigasi  

Reporter

Kamis, 28 Mei 2015 19:28 WIB

Seorang petani menunjukkan saluran irigasi yang tercemar limbah industri tekstil dari Sungai Cikijing, Rancaekek, Bandung, 22 Februari 2015. Pembuangan limbah industri di Rancaekek dan Cimanggung, Sumedang, telah mencemari aliran Sungai termasuk sumur warga, sawah, dan saluran irigasi. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung – Penggelontoran air di saluran irigasi menuju area pertanian akan dikawal ketat oleh aparat TNI dan kepolisian. Mafia air pun akan ditindak tegas.

Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim 0616 Indramayu Letkol Zaenudin, Kamis, 28 Mei 2015. “Mafia air jangan main-main karena akan berhadapan dengan TNI,” kata Zaenudin di sela-sela pelaksanaan rapat koordinasi Upaya Khusus Percepatan Swadaya Pangan dan Antisipasi Kekeringan Musim Gadu 2015 di aula Kodim Indramayu.

Zaenudin menjelaskan, jika pihaknya menemukan adanya bukti tindak pidana kekerasan, pelaku akan ditangkap dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada. “Jangan sampai ada benturan di lapangan (akibat air),” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini debit air yang mengalir di saluran irigasi dari Bendung Rentang di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dan dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, terus menurun. Akibatnya, air yang mengalir di saluran irigasi semakin minim, sehingga rebutan air pun sering terjadi. Akibatnya, petani yang area pertaniannya ada di ujung irigasi sering kali tidak kebagian air.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Firman Muntako mengaku pihaknya sudah meminta tambahan pasokan air, baik dari Bendung Rentang maupun Waduk Jatiluhur. “Untuk yang berada di ujung irigasi, seperti di Kecamatan Kandanghaur dan Losarang, akan diprioritaskan untuk mendapatkan pasokan air selama tiga hari mendatang,” ucapnya. Ini karena daerah-daerah tersebut, menurut Firman, sangat membutuhkan pasokan air.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Indramayu hingga 28 Mei 2015, ada 4.786 hektare tanaman padi yang terancam kekeringan, yang tersebar di Kecamatan Gantar seluas 350 hektare, Kecamatan Kroya 750 hektare, Kecamatan Gabuswetan 2.100 hektare, dan Kecamatan Cikedung 115 hektare. Selain itu, Kecamatan Terisi 254 hektare, Cantigi 285 hektare, Losarang 483 hektare, dan Kandanghaur 449 hektare.

Namun, ucap Firman, target tanam pada musim tanam gadu seluas 110.270 hektare. Dari jumlah itu, realisasi tanam mulai April hingga 28 Mei 2015 mencapai 54.386 hektare. Karena itu, area tanaman padi yang kini terancam kekeringan masih relatif rendah, yaitu hanya 10 persen dari realisasi tanam saat ini. Melihat kondisi itu, Firman mengaku optimis jika ancaman kekeringan tidak akan mengganggu produksi padi di Kabupaten Indramayu, dengan target produksi padi pada musim tanam gadu 2015 sekitar 800 ribu ton gabah kering panen (GKP).

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dinas PSDA Tamben Kabupaten Indramayu Karto menutrkan debit air dari Bendung Rentang di Kabupaten Indramayu saat ini semakin merosot. “Debitnya saat ini bahkan sudah di bawah 60 persen,” katanya.

IVANSYAH

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

4 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

5 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

5 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya