TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menampik hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran. Menurut dia, survei tidak dilakukan secara baik sehingga hasilnya tak sesuai dengan fakta.

“Mereka mungkin saja men-setting pertanyaan, sehingga memiliki jawaban yang menyudutkan saya. Padahal mereka enggak tahu di lapangannya,” ujar Ridwan Kamil, saat ditemui di Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta, Bandung, Rabu, 27 Mei 2015. Dia pun menduga pakar tak membaca pemberitaan mengenai reformasi birokrasi yang Pemerintah Kota Bandung lakukan.

Fakta pertama, Ridwan Kamil menjelaskan, pada 2014 ia meraih penghargaan pelayanan publik. Penghargaan itu diberikan Ombudsman. Pemkot Bandung meraih penghargaan karena dinilai memiliki dinas dengan pelayanan publik maksimal. Penghargaan itu diraih di bulan kedelapan Ridwan Kamil menjabat.

Tak hanya itu, Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Kota Bandung memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. “KPK menilai kota Bandung maju setelah sebelumnya dinilai berkorupsi,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, KPK dan Ombudsman merupakan lembaga yang diakui. Kedua lembaga itu memberikan penghargaan berdasarkan parameter yang akurat. “Hati-hati sekarang banyak survei yang diragukan,” ujar Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai dua tahun masa kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak maksimal. Ia menilai Ridwan tak mampu mengelola dan mengendalikan roda birokrasi di Pemerintah Kota Bandung.

“Saya bukan mengadu domba, tapi, dari hasil pengkajian, hubungan Ridwan Kamil dan birokratnya tak membuahkan hasil. Jangan dulu punya mimpi jadi gubernur atau presiden,” ujar dia, yang juga Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, saat menjelaskan hasil survey penilaian masyarakat terhadap kinerja Ridwan Kamil dan wakilnya, Oded M. Danial, di Hotel Amaroossa, Jalan Aceh, Bandung, Rabu, 27 Mei 2015.

Survei dilakukan pada sekitar 400 orang di Bandung denga jangka waktu Kajian tersebut dilakukan selama 18 bulan.

Dia menilai, pengaruh Ridwan terhadap birokrasi tak seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ridwan Kamil, dinilai cenderung lebih memanfaatkan orang-orang di luar Bandung dan mengindahkan fungsi birokrasi.

Ridwan Kamil punya waktu kurang lebih tiga tahun untuk memperbaiki hubungannya dengan para birokrat di bawahnya agar jenjang karirnya bisa lebih tinggi. Jika tak mampu mereformasi birokrasi, kata Muradi, popularitasnya akan kian meredup.

PERSIANA GALIH