TEMPO Interaktif, Jakarta:Hampir dua bulan lamanya, sejak pihak Mahkamah Agung (MA) mengajukan nama-nama calon hakim agung, namun hingga kini Komisi II DPR belum juga “menyentuhnya”. Belum satupun dari nama-nama yang masuk itu menjalani fit and proper test. “Tampaknya mereka (Komisi II DPR –red) masih sibuk dengan urusan politik, sehingga sampai sekarang belum diputuskan tentang masalah Hakim Agung tersebut,” ujar Humas MA Djudjuk A. Rozzaq kepada Tempo NewsRoom di Gedung MA Jakarta, Rabu (3/4). Padahal, kata Djujuk, pihaknya memmbutuhkan banyak hakim agung untuk menangani perkara yang menumpuk hingga mencapai ribuan. Hal ini disebabkan terus menyusutnya jumlah hakim agung. Sebab, banyak hakim agung yang telah measuki usia pensiun. “Perkara yang datang menumpuk di MA, dan penumpukan tersebut akan terus ada meskipun jumlah hakim agung ditambah, selama Undang-Undang masalah kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) tidak dirubah.” Djujuk sendiri mengaku tidak tahu bagaimana caranya menghindari penummpukan kasasi dan PK di MA. “Saya kira dengan cara pembagian seperti yang pernah diajukan MA kepada DPR yaitu, perkara dibawah Rp 10 Juta cukup sampai di pengadilan Negeri, sedangkan diatas Rp 10 juta baru bisa ke MA,” jelas Djujuk. Tetapi itu ditolak karena pengadilan terkesan hanya untuk orang yang kaya, tambah Djujuk. “Bayangkan dari seluruh provinsi di Indonesia terdapat sekitar 3000 lebih perkara, dan dari 3000 tersebut setiap keputusan selalu kasasi dan mengajukan PK, berapa penumpukan yang terjadi di MA, pada hal dalam sehari Hakim Agung hanya bisa memeriksa paling dua hingga tiga berkas perkara,” jelasnya. (Purwanto – Tempo News Room)