TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja menyebutkan daerah dengan ranking terburuk soal pelaporan soal kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) penyelenggara negaranya di wilayah Jawa Barat.
“Yang perlu mendapat perhatian khusus yang terbawah adalah pemerintah Kabupaten Purwakarta,” kata dia di sela penandatangan pernyataan bersama pencegahan korupsi terintegrasi KPK bersama seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 22 Mei 2015.
Adnan mengatakan, dari 63 orang penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN di Purwakarta, tidak ada satupun yang memenuhi, termasuk pasangan kepala daerahnya. “Yang melaporkan kosong. Tingkat kepatuhan kosong,” kata dia. Data KPK, dari jumlah itu tujuh orang belum melaporkan LKHPN, dan selebihnya belum memperbarui laporannya.
Menurut Adnan, situasi ini menjadi perhatian karena saat mencalonkan seharusnya sudah melaporkan LHKPN. “Ini memang memprihatinkan. Kalau kepala daerah tidak memberikan contoh, bagaimana mungkin anak buahnya memberikan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN,” kata dia.
Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara membenarkan dirinya dan Bupati Dedi Mulyadi belum memperbarui laporan LHKPN. Dia mengaku, sempat mengirim stafnya mencari blanko tersebut, dan baru menerima blanko terbaru isian formulir LHKPN. “Blangkonya hari ini kita terima, kita sudah ngisi sekarang yakni bupati, wakil bupati, serta Sekda, Senin kami kirim. Dua tiga hari selanjutnya dengan semua Eselon 2 dan 3,” kata dia di sela acara itu, Jumat, 22 April 2015.
Dadan yang menjabat sebagai Sekda Purwakarta sebelum menduduki posisi wakil bupati mengaku sudah dua kali mengisikan laporan LHKPN. “Kami berkomitmen dan tidak ada yang ditutup-tutupi karena Purwakarta, maaf ya, kabupaten yang kecil. Enggak ada pengusaha, enggak gak ada-apa di kita,” kata dia.
KPK menandatangani pernyataan bersama dengan kepala daerah di Jawa Barat untuk memperluas jangkauan penyelengara negara yang wajib melaporkan LHKPN. Selain menandatangani pernyataan bersama, lembaga anti rasuah itu menggelar asistensi untuk membantu pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI
4 hari lalu
Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
11 hari lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaResmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?
12 hari lalu
Jumlah harta kekayaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencapai Rp 2,04 triliun. Berikut Rinciannya.
Baca SelengkapnyaPejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group
13 hari lalu
Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu
13 hari lalu
Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK
14 hari lalu
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan
14 hari lalu
Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.
Baca SelengkapnyaBekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung
15 hari lalu
Eko Darmanto adalah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi Rp 18 miliar.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Minta Direktorat LHKPN Segera Selesaikan Kasus Pemerasan Jaksa TI terhadap Saksi
16 hari lalu
Dewas KPK mengaku sudah menyampaikan kepada Direktorat LHKPN agar segera menyelesaikan pemeriksaan kasus pemerasan oleh jaksa TI.
Baca SelengkapnyaKPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan
16 hari lalu
KPK menilai pelaporan dugaan pemerasan Jaksa KPK berinisial TI terhadap saksi senilai Rp 3 miliar sejauh ini tak memiliki kejelasan perkara.
Baca Selengkapnya