Walikota Bekasi Rahmat Effendi memegang contoh beras plastik oplosan dalam jumpa pers terkait temuan beras plastik di Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, 21 Mei 2015. Ada tiga unsur plasticizer plastik antara lain BBP (benzyl butyl phthalate), DEHP (bis (2-ethylexyl phatalate)), dan DINP (diisononyl phthalate). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Padang - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat tegas dan menelusuri peredaran beras plastik hingga ke akar-akarnya. Beras plastik menjadi pergunjingan setelah ditemukan di Bekasi, Jawa Barat.
"Siapa di balik itu? Jika sudah ketahuan harus disanksi tegas," ujar Mahyeldi, Kamis, 21 Mei 2015.
Menurut Mahyeldi, beras palsu dari plastik itu merugikan bangsa ini. Sebab, beras plastik sangat membahayakan. "Jika memang ada pihak asing yang bermain, ini merupakan bentuk pelecehan terhadap bangsa kita," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi mengaku belum menemukan peredaran beras plastik di Kota Padang. Tim yang akan dikomandoi Dinas Perdagangan akan turun melacak peredaran beras tersebut di pasar-pasar tradisional di Kota Padang.
Mahyeldi meminta masyarakat mewaspadai peredaran beras ini. Karena itu, masyarakat diminta berhati-hati dalam memilih beras yang akan dikonsumsi.
Isu peredaran beras plastik mengemuka setelah muncul laporan dari warga Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Warga tersebut mengeluhkan beras Setra Ramos yang dibelinya keras, lengket, dan setelah dimasak ada rasa seperti plastik.
Dugaan campuran plastik atau bahan lain menguat setelah orang yang mengkonsumsi beras itu jatuh sakit.
Wali Kota Padang, Kepala BNPB, dan Gubernur Sumbar Tanam 100 Pohon Cemara Laut
7 hari lalu
Wali Kota Padang, Kepala BNPB, dan Gubernur Sumbar Tanam 100 Pohon Cemara Laut
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2024 dimulai dengan penanaman 100 pohon cemara laut secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto