TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal lembaga pegiat antikorupsi, Transparancy International Indonesia, Dadang Trisasongko optimis dengan kinerja sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, anggota panitia seleksi yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo tersebut mempunyai latar belakang yang komprehensif.
"Komposisinya lengkap mewakili berbagai latar belakang profesi dan keahlian yang dibutuhkan pansel capim KPK," ujar Dadang melalui pesan singkat, Kamis, 21 Mei 2015. Dia berharap para anggota panitia seleksi itu bisa bekerja efektif dan membuka diri dari masyarakat.
"Bersedia membuka diri untuk input dari publik, independen, bekerja secara transparan," ujar Dadang.
Dadang juga berharap anggota panitia seleksi mampu menghasilkan calon pimpinan lembaga antirasuah yang bisa menjawab tantangan KPK empat tahun ke depan.
Dadang meminta masyarakat turut memberi masukan kepada anggota panitia seleksi ihwal kandidat yang layak menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu. "Masyarakat perlu memberikan input kepada mereka terkait para kandidat yang ikut proses seleksi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan akademikus maupun praktisi untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Mereka adalah ekonom Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti; pakar hukum tata negara, Enny Nurbaningsih; pakar hukum pidana dan HAM, Harkristuti Haskrisnowo; ahli IT dan manajemen, Betti S. Alisjabana; pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, Yenti Garnasih; ahli psikologi SDM dan pendidikan, Supra Wimbarti; ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Natalia Subagyo; ahli hukum, Diani Sadiawati; dan ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, Meuthia Ganie-Rochman.
LINDA TRIANITA
Berita terkait
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
16 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
17 jam lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
18 jam lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
19 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
20 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
1 hari lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca SelengkapnyaPengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
1 hari lalu
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
1 hari lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaAlbertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
1 hari lalu
"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
1 hari lalu
Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya