Anak-anak sekolah dasar mengikuti pelajaran dengan perlengkapan sekolah seadanya di Wondama, Papua Barat. TEMPO/ Arie Basuki
TEMPO.CO, Jakarta - Paulus Aronggear, mengaku warga Papua Barat, berorasi seorang diri di depan pagar Istana Merdeka. Dia memaksa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan beberapa hal, di antaranya soal kesejahteraan rakyat Papua Barat.
"Papua masih miskin. Saya mau bertemu dengan Presiden. Ini demi mewakili masyarakat Papua Barat," kata Paulus,di depan pagar Istana Negara, Jumat, 15 Mei 2015. "Presiden jangan hanya membangun jalan tol, tapi harus membangun masyarakat Papua agar terhindar dari kemiskinan."
Dia mengaku sudah sepekan di Jakarta dan tidur di pinggiran Istana Negara. Paulus mengancam tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Jokowi. Sontak, seluruh Paspampres yang sedang berjaga kaget mendengar orasi Paulus. Paulus kemudian digiring masuk ke dalam wilayah Sekretariat Negara untuk diberikan sosialisasi.
Berikut ini tuntutan Paulus kepada Presiden Joko Widodo yang ditulis dalam secarik kertas.
Tiga tuntutan orang asli Papua, untuk Bapak Presiden
Dengan hormat, Bapak Presiden Joko Widodo
1. Dana Otonomi Khusus (Otsus) harus dibagi langsung atau dibangun perumahan bagi orang asli Papua. 2. Dana Otsus harus dibagi langsung kepada orang asli Papua dalam bentuk: - Usaha orang asli Papua - Kontraktor harus orang Papua setiap tahun dapat kucuran proyek untuk bersaing dengan kontraktor bukan asli Papua. 3. Kesehatan orang Papua harus diperhatikan lewat dana Otsus dan harus dirujuk ke rumah sakit kelas 1 lewat dana Otsus. 4. Pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus gratis total lewat dana Otsus. 5. Setiap tahun, pemerintah beri jatah Otsus 60 persen untuk orang asli Papua masuk CPNS di setiap instansi. 6. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo dengan adanya Otsus di tanah Papua: - Berikan kebebasan orang asli Papua untuk bebas berpolitik di tanah Papua yang kami cintai. - Dana Otsus dari tahun 2001, sesuai dengan laporan media massa Republika hari Senin, 11 Mei 2015, dana sudah dikucurkan Rp 57,7 triliun. Tapi toh kemiskinan di atas tanah Papua masih tertinggi, yakni 73,29 persen. Inilah yang terjadi saat ini.
