Cara Polisi Bikin Saksi Kasus TPPI-SKK Migas Buka Mulut

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 14 Mei 2015 07:39 WIB

Anggota Brimob Polri membantu Penyelidik Bareskrim Polri saat mencari dokumen-dokumen yang akan disita di Kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, 5 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Simajuntak mengatakan tim penyidik tengah dilatih kesabarannya dalam pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat negara yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan SKK Migas.

Victo mengatakan, para saksi tak mau terbuka kepada para penyidik Bareskrim. "Rata-rata mereka belum mau terbuka. Mereka hanya memberikan keterangan-keterangan normatif, singkat-singkat. Mungkin dalam pertanyaan lanjutan ini yang akan kami tajamkan," kata Victor di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu malam, 13 Mei 2015. (Baca: Skandal Korupsi TPPI-SKK Migas: Apa Peran Sri Mulyani?)

Kasus ini bermula pada 2009. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas, pendahulu SKK Migas) menunjuk langsung TPPI dalam penjualan kondensat bagian negara. Tindakan ini dinilai melanggar keputusan BP Migas tentang pedoman penunjukan penjual minyak mentah. Negara dilansir merugi Rp2 triliun.

Bareskrim tengah menelusuri penyebab utama alasan PT TPPI sampai bisa menerima kontrak penjualan kondensat dari SKK Migas pada 2009. Padahal, kala itu TPPI tengah mengalami masalah keuangan. Ujungnya TPPI gagal membayar tunggakan hasil penjualan kondensat kepada SKK Migas yang diperkirakan merugikan negara ratusan juta dollar atau setara triliunan rupiah. (Baca: PPATK Benarkan Dugaan Pencucian Uang pada Kasus TPPI)

Victor melanjutkan, kebanyakan saksi juga mencoba menghindar ketika ditanyai hal-hal terkait penyerahan penjualan kondensat kepada PT TPPI. Saksi-saksi menghindar dengan mengatakan lupa atau bahkan capek. Ia belum bisa memastikan apakah tertutupnya para saksi karena adanya tekanan kepada mereka.

Sebelumnya, Victor mengatakan ada indikasi keterlibatan dan intervensi pejabat dari kementerian-kementerian di balik penjualan kondensat oleh PT TPPI dari SKK Migas. Hal itu yang masih ditelusuri oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. "(Adanya tekanan) itu perlu dibuktikan," ujar Victor.

Ditanya bagaimana ia akan menghadapi saksi yang tutup mulut ini, Victor mengatakan akan menggunakan dokumen-dokumen sebagai amunisi. Selain itu, pihaknya akan menyerahkan hasil ekspose kasus PT TPPI-SKK Migas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mendapatkan keterangan ke mana saja aliran dana dari kasus ini. (Baca: Mantan Kepala BP Migas Priyono Jadi Tersangka Kasus TPPI)

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 menit lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

15 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya