TEMPO.CO, Palembang - Febri Walanda, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri), mendesak agar seluruh civitas akademika untuk dapat menggunakan hak suaranya dengan benar dan profesional dalam memilih rektor baru periode 2015-2019. Unsri saat ini sangat membutuhkan figur yang tidak hanya dikenal dalam internal fakultas semata melainkan juga bisa diterima dalam percaturan lokal, nasional, bahkan internasional.
"Jangan ada intervensi karena rektor baru memiliki tugas yang amat berat," kata Febri Walanda, Rabu, 13 Mei 2015.
Menurutnya hal ini sudah sering mereka sampaikan dalam berbagai macam bentuk aksi kepedulian terhadap kemajuan kampusnya. Secara umum, kata Febri, ribuan mahasiswa yang berada di kampus utama Indralaya, Ogan Ilir; dan Bukit Besar, Palembang, juga menolak calon rektor yang bermasalah dengan hukum, memiliki track record buruk, tidak kontributif, antikritik, bersifat tertutup, dan segala hal lain yang menunjukkan ketidakprofesionalan untuk menjadi rektor.
"Unsri harus dipimpin oleh rektor dengan jaringan luas," ujar mahasiswa Fakultas Teknik ini.
Kriteria tersebut, menurut Febri, masih bisa didapatkan dari kampus dengan slogan 'world class university' itu. Pasalnya Unsri telah memiliki ratusan dosen dengan kualifikasi yang mumpuni dalam menghadapi berbagai tantangan seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu akademikus dari Unsri juga sebagian besar masih jauh dari kasus hukum yang bisa mencemarkan nama almamater. "Tetapi fasilitas dan aktivitas kampus masih jauh dari harapan World Class University," katanya.
Unsri akan melakukan pergantian rektor pada akhir Juni nanti. Pasalnya, masa kepemimpinan Rektor Unsri Badiah Parizade, sudah tidak mungkin diperpanjang karena sudah menjabat selama dua periode.
Ketua panitia pemilihan rektor Unsri, Chuzaimah Dahlan, mengatakan, pelaksanaan penjaringan calon rektor Unsri dimulai pada 8-15 Mei. Setiap civitas akademika Unsri berhak mengajukan nama calon rektor yang akan dimasukkan ke dalam tujuh kotak yang disediakan di kampus Unsri Indralaya dan Palembang. "Sekarang masih berjalan di tingkat fakultas," katanya.
Menurut guru besar Unsri ini, hak suara dimiliki oleh anggota senat dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pembagiannya masing-masing: anggota senat Unsri sebesar 65 persen dan 35 persen keputusan dari Kemenristek-Dikti. Nantinya sekitar 80 anggota senat akan memilih sekitar tiga kandidat yang lolos penjaringan bakal calon. "Tahun ini lebih terbuka dan demokratis."
PARLIZA HENDRAWAN
