Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tak terpengaruh oleh hasil sigi yang menyatakan kinerjanya paling buruk dibanding menteri-menteri lain di Kabinet Kerja dalam enam bulan. "Kami kan memutuskan untuk partainya, bukan orang-orangnya. Yang penting, kami kerja memutuskan dua konflik. Yang berbahaya itu kalau tidak memutuskan," kata Laoly di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 12 Mei 2015.
Menurut Yasonna, pemberitaan tentangnya memang terlihat negatif dari sisi judul. Namun kontennya tak seburuk itu. Dia mengusulkan konflik Golkar dan PPP diselesaikan melalui islah kedua kubu. Mereka bisa berbagi calon kepala daerah. Dia mencontohkan, kubu A mendapat jatah kepala daerah bagian barat dan kubu lain bagian timur.
Hasil sigi lembaga riset Political Communication Institute (Polcomm) menunjukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno berkinerja paling buruk. Laoly, misalnya, disorot lantaran kurang lihai menyampaikan persoalan sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.
Adapun Tedjo mendapat sorotan negatif saat menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
