Kepala Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno Soewandi, bersama Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. Jokowi terus melakukan seleksi untuk susunan menteri kabinetnya setelah kemarin gagal mengumumkannya. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO,Jakarta- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Hasto, partainya tak akan ikut campur dalam konflik kepengurusan partai politik lain.
"Kami menyatakan secara jelas menolak revisi ini," katanya saat berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Selasa, 12 Mei 2015.
Hasto mengatakan revisi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat itu berpotensi merusak tahapan pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada Desember 2015. "Sebaiknya dihindari karena kami ingin mengedepankan hak rakyat berdaulat," katanya. Karena itu, Hasto mengusulkan agar kedua partai yang bersengketa menunggu hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Hasto mendatangi KPU untuk menyatakan sikap partainya atas rencana revisi beleid tentang pilkada itu. Dia juga menyerahkan daftar kepengurusan PDIP periode 2015-2020. "Perihal pilkada serentak, kami mendukung KPU agar pilkada kali ini lebih demokratis," katanya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyambut kedatangan Hasto di kantornya. Hasto ditemani Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Andreas Pareira dan Ketua Departemen Bidang Internal PDIP Sudyatmiko Aribowo. Ketiganya mengenakan seragam merah khas partai berlambang banteng itu.
