Jokowi Diminta Tetapkan Morotai Jadi Zona Ekonomi Eksklusif  

Reporter

Kamis, 7 Mei 2015 15:46 WIB

Kapal pesiar berlabuh di sepanjang dermaga Haji Imam Lastorl Daruba di Morotai, Maluku Utara, Kamis (13/9). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Ternate - Dewan Pengurus Wilayah Rumah Kreasi Indonesia Hebat Maluku Utara meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat menetapkan Morotai sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk wilayah timur Indonesia.

Sandy Patriana Mahura, Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat Maluku Utara, mengatakan penetapan Pulau Morotai sebagai free trade zone (FTZ) penting. Hal ini mengingat Morotai sangat strategis dijadikan sebagai pintu internasional Indonesia timur dan pusat pertumbuhan nasional di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, hal ini juga startegis untuk mendukung program tol laut dan poros maritim dunia yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. "Penetapan Pulau Morotai sebagai free trade zone juga dipercaya dapat mempercepat pembangunan Maluku Utara yang selama ini tertinggal," kata Sandy kepada Tempo, Kamis, 7 Mei 2015

Sandy mengatakan pihaknya juga mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan keputusan presiden tentang penetapan Maluku Utara sebagai salah satu daerah/provinsi yang menjadi lumbung ikan nasional (LIN). Selama ini potensi kelautan dan perikanan Maluku Utara kerap tidak dijadikan acuan pemerintah Indonesia menetapkan Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan.

Dino Umahuk, Sekretaris Rumah Kreasi Indonesia Hebat Maluku Utara, mengatakan perhatian Jokowi terhadap Maluku Utara bisa berdampak positif terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kunjungan Presiden Jokowi harus bisa memberikan respon yang baik terhadap kondisi ekonomi daerah.

"Kami senang Presiden Jokowi bisa mengunjungi Maluku Utara. Kami meminta Presiden bisa mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Maluku Utara," kata Dino.

Menurut dia, hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan dan kemudahan pelayanan serta pemenuhan hak-hak atas hukum warga negara di Maluku Utara.

Presiden Jokowi diagendakan akan mengunjungi Maluku Utara pada Jumat, 8 Mei 2015. Dalam kunjungannya di Maluku Utara, Presiden Jokowi diagendakan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Raya dan Gereja Oikumene di Sofifi.

BUDHY NURGIANTO

Berita terkait

Airlangga Klaim Indonesia Negara Pertama Pembuat Zona Ekonomi: Singapura Belajar dari Batam

27 Juli 2023

Airlangga Klaim Indonesia Negara Pertama Pembuat Zona Ekonomi: Singapura Belajar dari Batam

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menilai Singapura belajar dari Batam untuk membangun zona industri serupa di negaranya.

Baca Selengkapnya

Taliban Bentuk Konsorsium Investasi dengan Perusahaan Rusia dan Iran

22 Februari 2023

Taliban Bentuk Konsorsium Investasi dengan Perusahaan Rusia dan Iran

Pemerintahan Taliban Afghanistan mendirikan konsorsium untuk menciptakan rencana investasi yang berfokus pada energi dan pertambangan.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Potensi Sumber Daya Alam Bahari RI Belum Tergarap Optimal

13 Desember 2020

Luhut Sebut Potensi Sumber Daya Alam Bahari RI Belum Tergarap Optimal

"Indonesia dikarunia SDA maritim berlimpah yang belum tergarap optimal. Di era digital, beberapa kebijakan perlu ditempuh," ujar Luhut.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Milenial Kenang Ir Djuanda: Patuhi Cita-cita The Founding Father

13 Desember 2020

Luhut Minta Milenial Kenang Ir Djuanda: Patuhi Cita-cita The Founding Father

Luhut meminta kalangan milenial mengenang jasa Ir Djuanda Kartawidjaja sebagai pencetus prinsip-prinsip negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda.

Baca Selengkapnya

TNI Usir 30 Kapal Asing dari ZEE Perairan Natuna

11 Januari 2020

TNI Usir 30 Kapal Asing dari ZEE Perairan Natuna

TNI menemukan ada 30 Kapal Asing di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Kapal Asing Tak Masuk Perairan Indonesia Tapi di ZEE

8 Januari 2020

Jokowi: Kapal Asing Tak Masuk Perairan Indonesia Tapi di ZEE

Jokowi mengatakan tak ada yang menerobos perairan Indonesia di Natuna. Kapal asing hanya di Zona Ekonomi Eksklusif.

Baca Selengkapnya

Ke Natuna, Jokowi: Saya Ingin Pastikan Penegakan Hukum

8 Januari 2020

Ke Natuna, Jokowi: Saya Ingin Pastikan Penegakan Hukum

Jokowi mengunjungi Natuna di tengah panasnya hubungan antara RI dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Cina Klaim Perairan Natuna, Tanker Disiapkan untuk Bantu Nelayan

5 Januari 2020

Cina Klaim Perairan Natuna, Tanker Disiapkan untuk Bantu Nelayan

Nantinya akan ada armada mendampingi nelayan di sekitar kapal itu untuk mancing dan sebagainya di perairan Natuna.

Baca Selengkapnya

Kapal Cina Terobos Perairan Natuna, Prabowo: Kita Cool Saja

3 Januari 2020

Kapal Cina Terobos Perairan Natuna, Prabowo: Kita Cool Saja

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai persoalan klaim Cina di perairan Natuna yang belakangan menghangat.

Baca Selengkapnya

Bakamla Sebut Kapal Cina Diduga Terobos Lagi Perairan Indonesia

31 Desember 2019

Bakamla Sebut Kapal Cina Diduga Terobos Lagi Perairan Indonesia

Bakamla menyebut kapal penjaga pantai Pemerintah Cina diduga berusaha menerobos lagi perairan Indonesia.

Baca Selengkapnya