Kapolri Perintahkan Penghentian Pemeriksaan Penyidik KPK  

Reporter

Senin, 4 Mei 2015 14:30 WIB

Kapolri Badrodin Haiti (kedua kanan) bersama Pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki (kedua kiri), Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adjie, di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. Novel dibawa penyidik untuk menjalani rekonstruksi dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet pada 2004 di Bengkulu. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa rencana pemeriksaan terhadap sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dihentikan. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjadi Wakil Kapolri.

"Saya perintahkan untuk menghentikan, bukan ditunda," katanya di Rupatama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2015.

Alasannya, pemeriksaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, dugaan tersebut bisa benar atau sebaliknya. Selain itu, dalam kesepakatannya, penyelidikan yang terkait dengan elemen KPK harus dihentikan. Namun, bila sudah masuk ke penyidikan, kasus akan dilanjutkan.

"Sudah saya sampaikan ke jajaran Reskrim, kalau mau mengambil langkah kepada elemen KPK, harus seizin Kapolri," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim telah mengirimkan surat panggilan kepada KPK untuk memeriksa sejumlah penyidiknya. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atas penetapan tersangka Budi Gunawan. Rencananya, mereka akan diperiksa pekan ini.

Ditemui di tempat berbeda, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan akan tetap memeriksa penyidik KPK. Namun hal tersebut bukan menjadi prioritasnya. "Prioritas kami: kasus korupsi," tutur Waseso.

DEWI SUCI RAHAYU


Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

3 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

4 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya