TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyiapkan dasar konsep dan kebijakan yang kuat, khususnya dalam hal pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Konsep ini untuk menteri berikutnya atau pengganti Susi. "Saya siap untuk menjadi bumper untuk perikanan berkelanjutan," kata Susi di Jakarta, Senin, 4 Mei 2015.

Menurut Susi, platform (dasar) yang kuat akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah. Kejelasan ini, ucap dia, membuat menteri berikutnya lebih mudah, karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri berujar, Indonesia harus memperjelas model pemberian kewenangan perizinan dari beragam hal yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan kebijakan. "Di dunia ini, kewenangan perizinan perikanan hanya ada dua jenis hierarki," tutur Rokhmin di Jakarta.

Rokhmin memaparkan, pertama adalah model hierarki pemberian izin di tingkat pusat dan tingkat provinsi, seperti diberlakukan di Kanada dan Jepang. Sedangkan jenis kedua adalah pemberian langsung dari tingkat pusat dan tingkat distrik yang setingkat kabupaten/kota, seperti terjadi di Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Malaysia. "Apakah Indonesia hanya mengacu pada model pertama atau model kedua," tanya Rokhmin, sembari mengusulkan penghitungan stok ikan dilakukan provinsi.

Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengingatkan akurasi dari perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia. "Berapa stok ikan itu penting, karena menjadi dasar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengambil kebijakan," kata Indroyono.

Menurut Indroyono, bila perhitungan stok yang dilakukan tidak akurat, itu bakal berdampak kepada kelirunya kebijakan pengelolaan wilayah penangkapan perikanan di kawasan perairan Indonesia.

ANTARA