Rekonstruksi Perkara Novel Baswedan Membangkang Presiden  

Reporter

Jumat, 1 Mei 2015 17:44 WIB

Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 1 Mei 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan, Muhammad Isnur mengatakan upaya kepolisian membawa Novel ke Bengkulu untuk merekonstruksi kasus sore ini, melanggar hukum. Polisi tak memberitahu dan melibatkan kuasa hukum terkait pemeriksaan lanjutan ini. "Ini bentuk pelanggaran terhadap hukum, dan pembangkangan terhadap perintah Presiden," kata Isnur saat dihubungi, Jumat, 1 Mei 2015. (Baca: Jokowi Minta Novel Tak Ditahan, Budi Waseso: Jangan Lebay!)

Ia mengatakan pihaknya menghubungi satuan Brimob Kelapa Dua dan mendapat kabar terkait rekonstruksi kasus di Bengkulu sore ini. Polisi telah membawa Novel ke Bengkulu tanpa notifikasi apapun kepada Novel, penasehat hukum, keluarga, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, kuasa hukum sempat bertemu dengan Novel sebelum Novel terbang ke Bengkulu. (Baca: Jokowi Minta Novel Baswedan KPK Tak Ditahan)

Menurut Isnur, upaya kepolisian melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Setiap tahap pemeriksaan, kata Isnur, tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum. Selain itu, kuasa hukum juga berhak mendapat pemberitahuan pemeriksaan lanjutan.

"Ini sengaja penyidik Bareskrim kucing-kucingan dan menghindari penasehat hukum," kata Isnur. Sebelumnya, kuasa hukum Novel juga sempat dihalangin masuk ke Mako Brimob Kelapa Dua, tempat Novel ditahan.

Polisi menangkap Novel dini hari tadi sekitar pukul 00.14 di rumahnya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia digiring ke Bareskrim Mabes Polri, sebelum akhirnya ditahan di Kelapa Dua.

Polisi menangkap Novel karena dinilai tidak kooperatif dan mangkir dari dua panggilan pemeriksaan. Kasus yang menjerat Novel merupakan kasus lama yang terjadi pada 2004. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu. Ia diduga menembak dan menganiaya seorang pencuri burung walet hingga tewas. Kasus tersebut sempat diserahkan ke Kejaksaan.

Kasus kembali digulirkan kepolisian saat Novel telah menjadi penyidik KPK. Saat itu, Novel mengusut kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo. Saat ini, Novel pun tercatat menjadi penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi politikus PDI Perjuangan Adriansyah.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

17 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

20 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya