Eksekusi Mati Bali Nine,Indonesia Jaga Hubungan Diplomatik

Reporter

Rabu, 29 April 2015 20:13 WIB

Para pendukung terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, melakukan aksi simpati dengan menyalakan lilin di Martin Place, Sydney, 28 April 2015. Setidaknya 300 orang melakukan aksi dukungan pada terpidana mati agar Presiden Joko Widodo memberikan belas kasihan. SAEED KHAN/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Pasca eksekusi para terpidana mati narkoba pada Rabu dini hari, 29 April 2015, dinilai Tantowi Yahya agak berpengaruh dengan hubungan diplomatik dengan beberapa negara sahabat dipastikan memburuk.

"Reaksi marah sudah ditunjukkan oleh PM Australia, rakyat dan pers nya kepada Indonesia pasca dieksekusinya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Reaksi serupa tentu akan ditujunjukkan pula oleh negara-negara lain yang warganya dieksekusi. Kita sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan mendapatkan respek dari negara-negara lain. Karena itu, kita harus mendukung sikap konsisten pemerintah dan bersama-sama dalam menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia," ungkap Tantowi panjang lebar dalam surat elektroniknya Rabu, 29 April 2015.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar ini menilai hubungan Indonesia dengan Australia memang turun naik karena berbagai hal. Tetapi saat ini Indonesia sedang menuju salah satu titik terburuk dalam konteks diplomatik, terutama setelah Abbot memanggil pulang Dubesnya di Jakarta.

Tantowi menyanyangkan sikap tersebut, namun menurutnya Indonesia mesti mengerti dan menghormati keputusan tersebut. Wakil Ketua Komis I ini mengingatkan supaya tidak perlu Indonesia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menambah perih dan duka mereka.

Tantowi melihat pada hari-hari mendatang, Kementrian Luar Negeri Indonesia menghadapi tugas yang tidak mudah. Menurutnya, Menlu dan para Diplomat Indonesia khususnya yang bertugas di negara-negara yang warganya telah dan akan dieksekusi pasti menghadapi tantangan berat.

"Mereka harus bisa menjelaskan sikap kita ini dalam bahasa diplomatik yang santun namun tegas kepada pemerintah dan rakyat setempat. Mereka juga harus mampu menjaga keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang ada disana baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang sedang bekerja.

Karena itu kata mantan pemandu acara kuis di televisi ini dalam situasi seperti sekarang, DPR mendukung sepenuhnya sikap pemerintah.

"Indonesia harus tetap konsisten karena hukuman mati adalah bagian dari hukum positif kita. Namun demikian pemerintah harus menyampaikannya dalam bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan empati tinggi. Sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif dari penyelenggara negara, hal ini hanya akan membuat situasi menjadi semakin tidak mudah."

Tantowi mengatakan kedepannya eksekusi tidak perlu diekspos secara berlebihan. "Sebab bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia dan keputusan ini menjadi kehormatan suatu negara," ujar dia.

Kemudian, ekspos kelamaan hanya akan menimbulkan wacana publik yang tidak produktif. "Kedaulatan hukum harus ditegakkan, hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat tetap kita jaga dan pelihara," kata dia.

HADRIANI P.

Berita terkait

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

5 jam lalu

Komisi VII DPR Sebut Beri Izin Tambang ke Ormas Sebagai Reward Berjasa kepada Rezim Tidak Sehat

Anggota DPR mengatakan penerbitan izin tambang atau IUP kepada ormas tertentu tidak sehat bagi iklim pertambangan nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

20 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

1 hari lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya