TEMPO.CO, Jakarta - - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Djaka Dwi Winarko mengatakan biaya perencanaan dan konsultasi tahap awal pembangunan gedung DPR mencapai sekitar Rp 124 miliar. Usulan biaya tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang ditetapkan Februari lalu.
"Kami masukkan di APBN-P untuk konsultasi dan pemetaan awal, bukan keseluruhan," kata Djaka saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 29 April 2015.
DPR kembali berencana membangun gedung baru setelah rencana pembangunan tahun 2011 dibatalkan. Saat itu, DPR mau membangun fasilitas mewah seperti kolam renang, spa, dan tempat fitness di Kompleks parlemen dengan total anggaran Rp 1,13 triliun. Tahun ini, DPR akan membangun museum, perpustakaan, research center, ruang anggota dewan dan stafnya dalam satu komplek khusus. Proyek tersebut diprogramkan selama hampir lima tahun.
Djaka mengatakan usulan pembangunan ini muncul sejak beberapa bulan lalu. Pimpinan DPR, kata dia, hendak membuat satu kompleks parlemen modern lengkap dengan museum seperti di luar negeri. "Mereka menyebutnya state collective memory. Perjalanan bangsa akan tercermin dalam fasilitas ini," kata Djaka.
Sejak beberapa pekan sebelum reses, Dewan berkonsultasi dengan akademisi dari Universitas Indonesia, dan Ikatan Arsitek Indonesia, serta akuntan publik. "Tim meninjau kondisi bangunan sekarang dibandingkan dengan kebutuhan supaya pembangunan tepat," kata Djaka.
Djaka mengatakan tim pengonsep pembangunan gedung diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Tim bernama Tim Reformasi Dewan tersebut akan mensosialisasikan pembangunan setelah rancangan lengkap. Menurut dia, DPR akan membuka proses lelang terbuka setelah konsep pembangunan lengkap. DPR belum menentukan lokasi pembangunan gedung itu.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar mengatakan Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga dan pemerintah terkait pembangunan gedung baru dewan. Rencananya, Sekretariat akan membuka proses lelang terbuka seusai masa reses dewan.
"Mungkin setelah reses, sebelum peletakkan batu pertama baru dibuka lelang secara terbuka," kata Hasrul saat dihubungi Tempo. Proyek ini, kata Hasrul telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Peletakkan batu pertama peresmian pembangunan akan digelar pada 16 Agustus 2015.
