Siapa Adriansyah, Kader PDIP yang Ditangkap KPK?  

Reporter

Jumat, 10 April 2015 10:55 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kamis malam, 9 April 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan kepada kader PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi Pertanian dan Perikanan DPR bernama Adriansyah. Politikus PDIP ini baru pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan pada periode ini, 2014-2019, dari Dapil Kalimantan Selatan II.

Sebelum menjadi anggota Dewan, pria yang lahir di Ampah, 7 Oktober 1954 ini menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Selatan sejak 2010. Pada 2005-2010 dia menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Adriansyah juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013. Di tengah masanya menjabat sebagai bupati, tahun 2006, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah memberi izin pada penyidik Polri untuk menyidik Adriansyah karena diduga menerima gratifikasi untuk izin pertambangan.

Adriansyah ditangkap bersama dengan seorang yang diduga anggota polisi saat sedang bertransaksi suap sebesar US$ 40.000 di Swiss-Belhotel, Sanur, Bali. Penyuapan ini diduga ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya akan menentukan sikap pagi ini terkait penangkapan kadernya tersebut. Ia membenarkan kader PDIP yang ditangkap adalah Adriansyah.

Sementara itu, dalam cuitannya, politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan bahwa kader PDIP yang ketahuan korupsi akan dikenakan sanksi keras, yaitu pemecatan.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

38 menit lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

9 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

9 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

18 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya