Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta terus menuai serangan dari pengurus Golkar Munas Bali. Yasonna dituding loyalis Aburizal Bakrie, pengurus Golkar Munas Bali, telah mengambil keputusan di luar wewenangnya karena salah menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar. Namun Yasonna menilai putusan tersebut patut dijadikan acuan.
"Menurut saya, dalam putusan Mahkamah itu akomodatif. Ini bahwa menghindari the winner takes all, dengan catatan bahwa kubu Ical diakomodasi," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum, Senin malam, 7 April 2015.
Pada awal Maret lalu, Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi menggelar pembacaan putusan untuk menyelesaikan konflik partai beringin. Namun putusan itu dinilai tak bulat karena dua hakim mahkamah, yakni Djasri Marin dan Andi Matalatta, menyatakan kepengurusan Agung sah, sementara Muladi dan Natabaya tidak memihak salah satu kubu.
"Tolong jelaskan apa dasar Menteri mempertimbangkaan putusan Mahkamah memenangkan Ancol? Tak ada kalimat putusan itu," kata Ketua Komisi Hukum yang kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Azis Syamsudin. "Saya sampaikan sampai kapan pun saya tak membiarkan Bapak gunakan abuse of power," kata dia.
Selain Azis, anggota Komisi Hukum dari Golkar, Bambang Soesatyo, meminta Yasonna menunda putusan hingga adanya putusan pengadilan dari gugatan kubu Aburizal. "Dalam undang-undang partai disebutkan kita harus menunggu hasil putusan mahkamah partai dan pengadilan kalau masih ada gugatan. Menteri jangan kebelet teken," kata Bambang. "Menteri harusnya serahkan ke pengadilan dalam 60 hari."
Yasonna menjawab putusan hakim mahkamah menunjukkan diktum dalam status quo. Ia menggunakan dasar Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Namun Golkar meminta Menteri mentaati Pasal 32 ayat 4 yang menyatakan penyelesaian lewat pengadilan.
"Saya harap segera ada putusan PTUN. Tidak ada urusan intervensi politik, ini murni bagaimana menafsirkan mahkamah partai," kata mantan kader PDI Perjuangan itu.
Ia justru menantang hakim ketua mahkamah Muladi menjelaskan putusan multitafsir tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. "Baiknya undang Muladi ke PTUN karena belakangan Muladi juga mengakui juga apa yang diputuskan Kemenkumham," kata Yasonna. Sebelumnya, ia mengaku telah bertemu Muladi dan mendapatkan rekomendasi persetujuan pengesahan Golkar kubu Agung Laksono.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
