TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membantah lembaganya mencabut aturan larangan kementerian dan lembaga negara mengadakan rapat di hotel. Menurut dia, aturan tersebut akan ditingkatkan menjadi peraturan menteri.
"Dalam aturan tersebut lebih dirinci batasan-batasan dalam melaksanakan rapat sampai batasan mana rapat bisa dilakukan di luar kantor pemerintah," ujar Yuddy di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jumat, 3 April 2015.
Menurut Yuddy, apabila rapat dilakukan lintas instansi, pesertanya banyak, dan gedung pemerintah tak bisa menampung, maka rapat tersebut mungkin dilakukan di luar gedung, seperti di hotel. "Jadi bukan semerta-merta diizinkan rapat di hotel. Hanya jika tak cukup saja," ujar dia.
Selain itu, kata Yuddy, ia mendorong agar pemerintah daerah mendukung acara-acara yang melibatkan pihak ketiga sehingga tak harus mengeluarkan biaya untuk mengadakan acara. Ia mencontohkan Kemenpan mendukung acara simposium suatu asosiasi. "Dengan begitu, kami tak perlu keluar uang untuk tempat dan industri perhotelan juga terus jalan," katanya.
Yuddy memastikan peraturan ini berlaku untuk semua aparatur negara di seluruh daerah. "Jadi tak ada itu aturan dicabut, malah diperkuat dan diperjelas," kata dia.
