Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan Badan Musyawarah resmi menyerahkan pembahasan usulan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM kepada paripurna.
Bamus menganggap pembahasan angket penting untuk menjadi pembahasan bersama. "Di paripurna, angket akan dipastikan apakah bisa jadi usulan Dewan," kata Agus sesuai rapat Bamus di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 2 April 2015.
Rencananya DPR akan menggelar paripurna pada Selasa pekan depan, 7 April 2015. Pimpinan Dewan akan mendengar masukan dari 560 anggota terkait dukungan terhadap rencana angket. Tiap anggota berhak menyampaikan suaranya. Jika diterima di paripurna, kata Agus, maka Dewan akan membentuk panitia khusus hak angket.
Rabu lalu, anggota fraksi partai koalisi non-pemerintah menyerahkan 116 suara yang mendukung usulan angket kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Angket ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena dianggap mengintervensi internal Partai Golkar dengan mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan pertimbangan dua hakim Mahkamah Partai.
Selain itu, Yasonna dituding mencampuri konflik dualisme Partai Persatuan Pembangunan dengan terburu-buru mengesahkan kepengurusan kubu Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuzziy.
Jumat lalu, total dukungan angket mencapai 128 suara, yaitu 48 orang dari Partai Gerindra, 20 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 55 orang dari Golkar, dua orang dari Partai Persatuan Pembangunan, dan dua orang dari Partai Amanat Nasional.
Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara kemarin mengabulkan permohonan kubu Aburizal Bakrie yang mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Golkar.
Pengadilan menunda pelaksanaan surat Kementerian yang mengesahkan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Jakarta, pimpinan Agung Laksono. Menteri Yasonna Laoly berencana mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.
Anggota Komisi Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan koalisi non-pemerintah tetap solid mendukung angket meski PTUN telah mengeluarkan putusan sela tersebut.
"Putusan sela bisa meredakan, tapi angket jalan terus supaya terbuka alasan Kemenkumham," kata Aboe. Ia yakin jumlah pendukung angket akan bertambah saat paripurna.
