TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP PDI Perjuangan menyatakan, pemerintah perlu menejelaskan mengenai dana bantuan untuk asrama TNI/Polri. Namun hal itu menunggu kepulangan Presiden termasuk Menteri Sekretaris Negara dari lawatan ke luar negeri. Hal itu disampaikan Fraksi PDI P MPR Arifin Panigoro usai rapat DPP PDI P di Lenteng Agung Jakarta, Selasa (2/4). Itu menanggapi rencana penggunaan hak interpelasi anggota DPR untuk mempertanyakan asal-muasal dana bantuan itu. "Hak interpelasi sebagai keingintahuan anggota Dewan wajar saja. Tetapi saya kira masalah sumber dan penyaluran bantuan tersebut sangat jelas," kata Arifin. Seperti diketahui, Presiden Megawati memberikan bantuan sebesar Rp 30 miliar untuk pembenahan sarana asrama TNI/Polri. Masalah bantuan tersebut menimbulkan reaksi dari beberapa anggota dewan untuk mengajukan hak interpelasi. Sebelumnya, Wakil Presiden Hamzah Haz pernah menjelaskan bantuan itu bisa dimasukan dalam APBN perubahan. Sementara Mensesneg Bambang Kesowo dalam kesempatan berbeda menyatakan, bantuan itu berasal dari dana Bantuan Presiden (Banpres). "Mungkin terlihat ada perbedaan, tapi itu hanya kebetulan. Tapi semuanya nanti akan jelas," ujar Arifin yang didampingi Sekjen Soetjipto dan Wasekjen Pramono Anung Wibowo. (Dede Ariwibowo – Tempo News Room)