Gontok-gontokan di Golkar, JK: Nama Partai Jadi Buruk

Reporter

Selasa, 31 Maret 2015 20:04 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga bekas Ketua Umum Partai Golkar, berharap dua kubu di tubuh partai beringin menempuh islah. Kalla juga berharap tak ada lagi kegaduhan yang ditimbulkan kedua kubu di parlemen. "Keduanya harus menahan diri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 31 Maret 2015.

JK menilai konflik Golkar memberikan dampak buruk terhadap reputasi partai tersebut. "Nama Golkar jadi kurang bagus," katanya. Ia pun meminta kubu Musyawarah Nasional Ancol dan Musyawarah Nasional Bali mendinginkan pikiran.

Kemarin, pengurus Golkar kubu Agung Laksono akhirnya memasuki ruang pimpinan fraksi partai beringin di DPR. Mereka bisa masuk setelah mencongkel pintu yang diberi kode pengaman tertentu. "Kami ingin mengajak Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo dialog," kata Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Ancol, Fayakun Adriadi, di ruang rapat Fraksi Golkar, Senin, 30 Maret 2015.

Fayakun mengklaim mereka tak melakukan kekerasan saat membuka pintu masuk ruang pimpinan Fraksi Golkar. Apalagi, kata Fayakun, dia dan anggota Golkar kubu Agung Laksono didampingi anggota satuan pengamanan obyek vital kepolisian. "Kami datang dengan kedamaian," katanya. "Apa potongan kita mau berseteru?"

Anggota kubu Agung yang datang bersama Fayakun yakni Melchias Markus Mekeng, Azhar Romly, Airlangga Hartarto, Eny Saragih, Bowo Sidik Pangarso, Yorrys Raweyai, dan beberapa kader beringin lain.

Menurut Fayakun, perubahan keanggotaan fraksi diatur dalam UU Partai Politik. Kewenangan pengubahan, kata dia, ada di tangan DPP partai. Dalam soal Partai Golkar, dia melanjutkan, DPP yang sah adalah yang dihasilkan Munas Ancol.

Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, menghubungi Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk meminta bantuan lantaran ruang pimpinan fraksinya di DPR digeruduk massa Yorrys Raweyai. Kepada Badrodin, Bambang mengatakan pemimpin DPR yang sah adalah Ade Komarudin.

Bambang berharap tidak terjadi kontak fisik di antara kedua kubu. "Ini bisa jadi preseden buruk di dunia internasional," kata Bambang saat menghubungi Badrodin di lantai 12 gedung Nusantara I, Senin, 30 Maret 2015.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terkait

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

19 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

23 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

23 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

23 jam lalu

Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

1 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

2 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 hari lalu

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

2 hari lalu

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

Jusuf Kalla alias JK akan bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) dengan terdakwa eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya