TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah membatalkan niat memerger Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia. "Sebab fokus keduanya berbeda,"ujar Wakil Ketua Fraksi PKB, Masduki Baidlowi di kantor DPP PKB, Jakarta.Menurut dia, fokus BTN untuk memenuhi kepentingan masyarakat menengah ke bawah, khususnya perumahan. Sementara BNI lebih pada memberikan kredit pada korporasi dan perdagangan. "BTN lebih mengemban misi sosial ketimbang sisi bisnis seperti BNI,"ujarnya.Dampaknya, mengakibatkan kepentingan masyarakat memiliki rumah semakin jauh dari kenyataan. "Ini akan mengancam rencana pemerintah membangun 1 juta unit rumah buat masyarakat kelas menengah ke bawah,"ujar Masduki.Anggota panitia anggaran ini menilai, BTN masih mampu bersaing dengan syarat perbankan yang ditetapkan pemerintah seperti kecukupan modal dan sumber daya serta jaringan yang luas. Masduki melihat, alasan yang nyata penggabungan dua bank ini adalah penambahan dana APBN. Kalau untuk menutupi pemasukkan APBN, Masduki menyarankan pemerintah mengatasinya dengan penerimaan pajak. "Salah satunya menutupi kebocoran pajak,"ujarnya. Bachrudin Nasori, anggota PKB di Komisi Perbankan menyarankan DPR membuat Panitia Kerja setiap tiga bulan sekali untuk menargetkan pemasukkan pajak. "Katanya bocor tapi saat diminta penuhi target kok malah bisa,"katanya. Wakil PKB di Komisi BUMN DPR RI Helmi Faishal, PBB akan meminta dukungan PDIP dan Partai Golkar untuk menolak penggabungan itu. "Kami akan meminta Komisi BUMN memanggil Menteri Negara BUMN Sugiharto untuk menjelaskan rencana penggabungan tersebut,"katanya.Yophiandi