Seorang Pegawai Negeri Sipil meletakkan sehelai kertas diatas kepalanya untuk menghindarkan dari panas saat berlansungnya upacara HUT Korpri ke-41 di Lapangan Monas, Jakarta, (29-11). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Cirebon - Puluhan pegawai negeri sipil di bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana pindah kerja. Rencana ini dilakukan setelah tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung menggeledah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan pantauan Tempo, sedikitnya 35 PNS yang bekerja di bagian keuangan Pemkab Cirebon setiap hari tetap bekerja seperti biasa. Namun, setelah penggeledahan yang dilakukan tim Satgasus Kejaksaan awal Maret lalu, mereka menjadi tidak nyaman bekerja.
Terlebih satu unit CPU yang menyimpan data-data keuangan pun disita oleh Satgasus Kejaksaan. "Bukan hanya sebagian, hampir semua pegawai di sini tidak betah," kata seorang PNS di bagian keuangan yang enggan disebutkan namanya.
Mereka mengeluhkan beban kerja yang lebih berat, yaitu tidak hanya menjalankan fungsi pembayaran. Di sisi lain, mereka juga harus menjalankan fungsi perencanaan yang semestinya menjadi beban Bappeda.
Hampir semua pegawai di bagian keuangan Pemkab Cirebon pun dikabarkan mengajukan pengunduran diri. Pilihan lain, mereka meminta pindah ke bagian atau instansi lain di lingkungan Pemkab Cirebon.
Kepala Bagian Keuangan Pemkab Cirebon Tambak M. Soleh saat hendak dikonfirmasi enggan berkomentar. Sedangkan Kepala Bagian Humas Pemkab Cirebon, Sumantri, mengungkapkan dia pernah mendengar isu tersebut. "Isu itu pernah saya dengar, mungkin karena ada beberapa alat kerja bagian keuangan yang disita Kejagung beberapa waktu lalu," katanya.
Awal Maret lalu, tim Satgasus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Penggeledahan dilakukan terkait dengan status tersangka yang ditetapkan pada tiga orang, yaitu Tasiya Soemadi alias Gotas, Subekti Sunoto, dan Emon Purnomo. Tasiya Soemadi hingga kini masih menjabat Wakil Bupati Cirebon. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial 2009-2012 dengan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar.
Selain di rumah dinas Wakil Bupati Cirebon, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah rumah pribadi milik Tasiya, ruang kerja Tasiya Soemadi, dan bagian keuangan Pemkab Cirebon. Penggeledahan diikuti sejumlah penyitaan. Di antaranya dua rumah pribadi milik Tasiya, sejumlah emas yang disita dari rumah dinas Tasiya Soemadi, serta sejumlah dokumen dan CPU yang disita dari bagian keuangan Pemkab Cirebon.
