Survei: Jokowi Lebih Laku Pimpin PDIP ketimbang Mega-Puan

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 22 Maret 2015 17:34 WIB

Kiri-kanan: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Ketum PDIP Megawati, Presiden Jokowi, dan Ketum Hanura Wiranto, duduk berdampingan dalam Munas Partai Hanura di Solo, 13 Februari 2015. Pertemuan Jokowi dan Megawati ini terjadi di tengah polemik calon Kapolri Budi Gunawan. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya, Ahad, 22 Maret 2015. Survei itu menunjukkan trah atau keturunan mantan Presiden Sukarno tidak lagi direkomendasikan untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di masa-masa mendatang.

"Isu regenerasi dalam kepemimpinan menjadi agenda prioritas yang diharapkan muncul dalam tubuh partai itu," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Ahad, 22 Maret 2015.

Survei itu memilih Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo sebagai figur paling tidak direkomendasikan memimpin PDIP. Mega dan Puan hanya dipilih masing-masing 2,2 persen. Sementara, Prananda hanya dipilih 2,98 persen responden.

Persentase rekomendasi responden untuk trah Sukarno bahkan jauh lebih kecil ketimbang rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. Mereka menjadi calon ketua umum favorit dan dipilih masing-masing 29,35, 28,73, dan 19,85 persen responden.

Survei ini dilakukan Poltracking terhadap 200 pakar dan opinion leaders dalam bidang politik, hukum, dan sosiolog, termasuk budayawan dan jurnalis. Metode riset adalah dengan focus group discussion selama Desember 2014 hingga Februari 2015.

Ada sembilan kader PDIP yang berpotensi menjadi calon ketua umum yang diukur dalam survei ini, termasuk Maruarar Sirait, Hasto Kristianto, dan Tjahjo Kumolo. Isu penting yang menjadi perhatian responden adalah regenerasi dan demokratisasi partai.

Hanta berpendapat dengan munculnya nama-nama selain trah Sukarno dalam survei ini menunjukkan kaderisasi partai berjalan baik. "Namun, apakah kaderisasi ini dilanjutkan dengan semangat regenerasi?" kata dia. "Responden menilai PDIP sebaiknya menggunakan nalar politik meritrokasi dalam kepemimpinan partai."

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

12 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya