TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah telah mengobral remisi dan pembebasan bersyarat bagi para terpidana korupsi. Ia tak bermaksud merevisi peraturan pemerintah untuk melonggarkan gerak para koruptor.
"Saya kecewa dibilang Laoly obral remisi. Kemenkumham hanya ingin atur pemberatan hukuman napi koruptor seperti apa," kata Laoly di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Senin, 16 Maret 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mengatur pemberian remisi secara ketat. Dalam peraturan itu, narapidana kasus korupsi, narkotik, dan terorisme tidak berhak mendapatkan remisi.
Ada dua syarat agar narapidana korupsi mendapat remisi. Pertama, ia harus bersedia menjadi justice collaborator atau whistle blower yang bekerja sama untuk mengungkap pelaku utama atau perkara maupun pelaku korupsi yang lainnya. Kedua, ia harus membayar uang pengganti dan denda yang dijatuhkan pengadilan kepadanya.
Namun, sejak Januari lalu, Laoly menggulirkan wacana untuk merevisi syarat pemberian remisi dalam beleid tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Aturan itu menyatakan setiap narapidana berhak atas remisi dan pembebasan bersyarat.
Menurut Laoly, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tak boleh digantungkan atau ditentukan oleh lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, atau kejaksaan. "Pengadilan memutuskan tugas KPK selesai pada penuntutan, Kemenkumham membina mereka membuat program terintegrasi," kata Laoly.
Mantan politikus PDI Perjuangan ini berpendapat pemberatan pemberian remisi bagi koruptor terjadi apabila narapidana tak bisa memenuhi syarat sebagai whistle blower. "Kalau tidak kerja sama, beri pemberatan. Selain itu, harus dilihat kasusnya apa dan peran apa," kata Laoly.
Sebelum menggulirkan revisi, Kementerian Hukum mengajak KPK dan aktivis antikorupsi untuk mengkaji wacana pemberatan hukuman ini. "Remisinya tak boleh sekian persen dari hukuman. Nanti ada tim penilai remisi," kata Laoly.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
6 jam lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
2 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
3 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
3 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaObral Remisi Idul Fitri untuk Narapidana Korupsi
15 hari lalu
Ratusan narapidana korupsi mendapat remisi Idul Fitri termasuk Setya Novanto dan Djoko Susilo.
Baca SelengkapnyaTak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan
19 hari lalu
Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Hukrim: Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Remisi Setya Novanto, Pilot Susi Air Dibawa ke Medan Perang
20 hari lalu
Berita mengenai setahun vonis banding Ferdy Sambo atas pembunuhan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat banyak dibaca.
Baca SelengkapnyaSetya Novanto Dapat Remisi, IM57+ Nilai Akan Berefek Buruk terhadap Pemberantasan Korupsi
20 hari lalu
Sejumlah rekayasa hukum yang dilakukan Setya Novanto saat menjalani proses hukum tak bisa dianggap main-main.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
21 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaEks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi
21 hari lalu
Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M
Baca Selengkapnya