TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Markas Besar Polri, Aryanto Budiarjo menyatakan premanisme kini menjadi konsentrasi aparat kepolisian sehubungan dengan maraknya kejahatan di Indonesia yang pelakunya preman. "Kejahatan premanisme itu korbannya tidak hanya harta tapi juga nyawa,"ujarnya. Maraknya kasus premanisme di Indonesia, memaksa aparat kepolisian Republik Indonesia untuk bersikap proaktif menanggulangi masalah tersebut. "Baru dilakukan tiga minggu saja, sudah tertangka 164 tersangka dengan 92 kasus premanisme di Indonesia,"ujar Aryanto.Menurut Aryanto, polisi akan melakukan tindakan preventif berupa penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku juga melakukan tindakan represif termasuk melakukan razia dan penangkapan. "Banyak kasus sengketa tanah dab dagang (debt collector) yang melibatkan preman sehingga muncul tindakan anarkis," katanya.Selain premanisme, Mabes Polri akan melakukan tindakan pengawasan terhadap kepemilikan senjata non-organik yang belakangan banyak ditemukan kasus soal kepemilikan senjata ilegal.Menurut Aryanto ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ia ingin memiliki senjata berjenis no-norganik seperti, senjata revolver jenis senjata genggam dari 22 mm hingga 32mm seperti bagi TNI dan Polri minimal berpangkat Mayor untuk TNI dan Komisaris Polisi untuk Polri dan perwira tinggi dari TNI dan Polri. Untuk Sipil, menurut Aryanto, terdiri dari pemerintah dari mulai Golongan IV B sampai Bupati dan Walikota juga Gubernur hingga tingkat Mentri, DPR dan MPR. Bagi swasta minimal jabatannya direktur keuangan, direktur PT dan komisaris.Selain syarat di atas, seseorang juga harus memiliki kemampuan menembak minimal kelas tiga, berbadan sehat dan lulus test psikologi. "Setiap mereka yang tidak memenuhi syarat, akan kami tindak,"ujar Aryanto. Rengga