TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penjarahan lahan bekas kontrak karya (KK) PT Koba Tin oleh warga tak terbendung. Tidak adanya pengamanan yang berarti membuat lahan yang awalnya seluas 41 ribu hektare tersebut menciut digantikan kebun dan tambang liar.

"Aset-aset PT Koba Tin tidak dijaga dan dijarah karena ada pihak tertentu yang mengatur," kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Persero Tbk Agung Nugroho saat dihubungi, Rabu, 11 Maret 2015.

PT Timah Persero Tbk ditunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengelola sejak kontrak karya PT Koba Tin diputus per 18 September 2013 lalu. "Saat ini kami belum bisa melakukan apa pun karena lahan eks KK PT Koba Tin masih menjadi wilayah pencadangan negara (WPN), bukan izin usaha pertambangan khusus, sehingga pengawasannya berada ditangan Polri dan TNI," ujar Agung.

Agung menuturkan belum ada kepastian hukum dari pemerintah mengenai wilayah eks garapan Koba Tin. "Mohon diingat juga, yang ‎tidak diperpanjang adalah kontrak karya, bukan Koba Tin-nya. Jadi, Koba Tin harus tetap melunasi semua kewajiban-kewajibannya," katanya.

Adapun Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi menyatakan sudah melaporkan masalah penjarahan tersebut ke pemerintah pusat. "Ada 41 ribu hektare lahan milik PT Koba Tin, namun kini luasnya semakin berkurang karena jadi rebutan masyarakat secara ilegal," ujar Rustam.

Menurut Rustam, pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas kelangsungan lahan negara harus mengambil sikap dan tidak membiarkan penjarahan berlarut-larut. Dia berharap segera ada inventarisasi ulang dan meminta lahan eks KK PT Koba Tin itu jadi izin usaha pertambangan khusus yang bisa digarap BUMN atau BUMD.

SERVIO MARANDA