Soal Rekening Gendut Polri, Yunus Husein: Saya Tak Bersumpah  

Reporter

Rabu, 11 Maret 2015 12:57 WIB

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein mengatakan tidak pernah bersumpah kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait klarifikasi rekening gendut 17 perwira tinggi polisi. Ia hanya menyatakan nama-nama pemilik rekening gendut yang beredar melalui short message system (SMS), Facebook, dan sosial media lainnya tak benar adanya.

"Saya hanya bilang kepada Pak JK bahwa itu tidak benar. Tidak sampai bersumpah segala," katanya kepada Tempo, Rabu, 11 Maret 2015. "Itu hanya bahasanya Pak JK saja karena menganggap saya sangat serius mengklarifikasi itu."

Sebelumnya, Kalla menyebut Yunus telah bersumpah padanya bahwa tak ada kasus rekening gendut pada masa kepemimpinannya. "Saya jelaskan tadi rekening gendut itu isu mulai zaman Yunus Husein. Yunus bersumpah itu tidak benar ada rekening gendut pada masa dia," ujar JK.

Pada Januari lalu, ada 17 nama perwira yang disebut masuk dalam daftar rekening gendut dengan nilai harta yang fantastis. Di antaranya Da'i Bachtiar dengan kepemilikan harta sebesar Rp 1,2 triliun, Adang D. Rp 1,1 triliun, Makbul Padmanegara, Saleh Saaf, dan Firman Gani sebesar Rp 800 miliar, Iwan Supanji dan Rasyid Ridho Rp 600 miliar, Dedi Komaruddin Rp 500 miliar, Eddy Darnadi dan Budi Gunawan Rp 400 miliar, Mathius Salempang dan Heru Susanto Rp 300 miliar, Cuk Sugiarto Rp 250 miliar, Syafrizal dan Suyitno Landung Rp 200 miliar, Dadang Garnida Rp 150 miliar, serta Indra Satria Rp 144 miliar.

Daftar tersebut beredar di sejumlah sosial media dengan mencantumkan sumbernya dari PPATK. "Saya jelaskan kepada Pak JK bahwa itu bukan dari PPATK. Saya tidak tahu data itu," ujarnya.

Yunus menceritakan dua kali bertemu dengan JK. Pertama, saat salat Magrib di Masjid Sunda Kelapa, Januari lalu. Kedua, pada Minggu, 8 Februari 2015, sehari sebelum sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di rumah JK. "Perbincangannya sama. Saya bilang data itu tidak benar karena angkanya terlalu fantastis. Kami hanya sebentar berbincang," ujarnya.

DEWI SUCI RAHAYU | TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

3 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Pertama Yunus Husein jadi Saksi di Sidang Haris Azhar, Jaksa Protes

2 Oktober 2023

Kepala PPATK Pertama Yunus Husein jadi Saksi di Sidang Haris Azhar, Jaksa Protes

Sidang pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidianty kembali digelar di PN Jakarta Timur

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

11 Maret 2023

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

Seabrek insentif mewah untuk calon investor proyek Ibu Kota Nusantara tersebut semakin mengancam kelangsungan masyarakat adat dan hutan Kalimantan.

Baca Selengkapnya