TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon kepala BIN saat ini.
Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Menurut Hendardi, ketiga nama tersebut jelas diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Fachrul Razi, kata Hendardi, diduga terlibat kasus pelanggaran HAM era transisi pemerintahan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. "Begitu pula dengan Sjafrie Sjamsoeddin," kata Hendardi dalam diskusi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Hendardi juga menuduh As'ad Said Ali terlibat pelanggaran hak asasi manusia atas kasus pembunuhan Munir Said Thalib pada tahun 2004. Sejumlah bukti menunjukkan Munir meninggal akibat aksi intelijen BIN. As'ad yang ketika itu menjabat Wakil Ketua BIN, diduga terlibat.
"Kalau mereka benar-benar calon kepala BIN, pemerintah harus cari nama lain," kata Hendardi. "Libatkan masyarakat memilih, agar menemukan calon yang bersih."
Sedangkan Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo bersikap bijak dalam memilih Kepala Badan Intelijen Nasional baru pengganti Letnan Jenderal (purnawirawan) Marciano Norman.
Al Araf mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak tersandera partai politik pendukung saat menetapkan kepala BIN baru. "Jangan sampai seperti pemilihan calon Kapolri kemarin, menimbulkan kontroversi yang melelahkan," kata Al Araf.
INDRA WIJAYA
Berita terkait
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap
2 jam lalu
Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.
Baca SelengkapnyaProfil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN
2 jam lalu
Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024
5 jam lalu
Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?
5 jam lalu
Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?
Baca SelengkapnyaJokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna
7 jam lalu
Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya
8 jam lalu
Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaRagam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi
8 jam lalu
Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaPartai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi
9 jam lalu
Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.
Baca SelengkapnyaAktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah
9 jam lalu
Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
9 jam lalu
Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?
Baca Selengkapnya