TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dwi Ria Latifa, mengklaim fraksinya akan memperjuangkan semua pilihan dan kebijakan Presiden Joko Widodo di Parlemen, Senayan.

Sikap ini sendiri adalah instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI.

"Saya bertemu langsung dengan beliau (Megawati). PDIP akan mendukung penuh semua keputusan Jokowi sebagai presiden dari PDIP. Beliau juga mengatakan tak mau kisruh ini terus berlanjut," ucap Dwi saat dihubungi, Sabtu, 21 Februari 2015.

Dwi menuturkan PDIP sebenarnya kecewa terhadap keputusan Jokowi membatalkan Budi meski sudah ada putusan praperadilan. Namun PDIP menyadari perannya untuk menjaga Jokowi agar terus memimpin dan memperbaiki Indonesia selama lima tahun mendatang.

PDIP beralasan, sikapnya untuk kukuh mengusung Budi semata karena tidak mau Jokowi terjebak dalam permainan politik, yang membuka ruang impeachment. PDIP takut Jokowi mengeluarkan kebijakan yang justru menjadi bumerang di Parlemen, karena suara PDIP hanya 193 orang.

"Jadi, jangan diartikan kritik dan masukan kami (PDIP) untuk Presiden itu sebagai bentuk intervensi. PDIP mau menjaga Jokowi," ujarnya.

Soal pencalonan Badrodin Haiti, mengklaim PDIP akan mendukung pengajuan tersebut. Menurut Dwi, sejumlah mendapat pengamat ada yang menuding PDIP menjadi aktor utama penjegalan di Parlemen.

Meski demikian, Dwi juga menyatakan belum mengetahui detail langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan PDIP untuk meloloskan Badrodin.

Termasuk langkah apa untuk menjaga Jokowi dari tudingan dan dorongan fraksi lain soal pelanggaran konstitusi dan Undang-Undang Kepolisian dalam pencalonan tersebut.

"Nanti saja, kita menunggu 23 Maret besok," ujar Dwi.

FRANSISCO ROSARIANS