Presiden Jokowi, didampingi Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Januari 2015. Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kepala Polri. ANTARA/Setpres-Rusman
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim 9, Imam Prasodjo, menyatakan pencalonan tunggal Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian kemungkinan akan mendapat jegalan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera di parlemen Senayan. Hingga saat ini, ia mengklaim hanya dua partai tersebut yang kemungkinan melawan pengajuan Presiden Joko Widodo.
"Partai Koalisi Merah Putih yang lain relatif akan mendukung jika ada tawaran politik dari pemerintah," kata Imam dalam diskusi Sindo Radio di Warung Daun Cikini, Sabtu, 21 Februari 2015.
PDIP akan menjegal karena ada kekecewaan terhadap keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. PDIP tak akan mudah memaafkan Jokowi jika tak ada fasilitas kepentingan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut di pemerintah.
Sedangkan PKS, menurut Imam, memang menjadi partai KMP yang masih keras terhadap Jokowi. Partai Golkar dan Gerindra lebih bisa diajak komunikasi dan dialog, terutama jika ada keuntungan politik. Hal ini tampak dalam komunikasi Jokowi dengan petinggi dua partai KMP tersebut.
Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo mengklaim partainya memang akan mendukung pemerintah. Akan tetapi, pengajuan Badrodin untuk menggantikan Budi Gunawan bukan perkara mudah. Jokowi dituding melanggar Undang-Undang Kepolisian dan berpotensi mendapat impeachment. "Posisi Golkar saat ini 50:50. Kami lihat nanti bagaimana responsnya saat pembacaan surat pencalonan pada sidang pertama," kata Bambang.
Ia sendiri mengkritik surat pengajuan Badrodin. Surat yang dikirim pada hari terakhir masa sidang tersebut dinilai tak jelas karena tak cukup memaparkan alasan Jokowi tak melantik Budi Gunawan. Jokowi tak punya alasan karena Budi sudah tak menjadi tersangka.
Alasan Jokowi mengajukan Badrodin juga dinilai tak jelas. Dalam surat pencalonan, Jokowi hanya menyatakan sosok Badrodin paling tepat menjadi Kapolri di tengah kisruh lembaga penegak hukum saat ini. "Bisa saja nanti surat itu langsung ditolak saat paripurna awal, jadi kami (parlemen) kembalikan ke Istana surat itu," kata Bambang.
