Kampus Bergerak, Demo dari Bundaran HI ke Mabes Polri Besok  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 21 Februari 2015 13:28 WIB

Sejumlah Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi melakukan aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman Gedung KPK, Jakarta, 10 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kumpulan alumni dan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi akan gelar aksi dan orasi selama pelaksanaan Car Free Day esok hari. Selain itu, mereka akan bergerak menuju Mabes Polri dan bertemu petinggi Polri untuk menyampaikan pandangan mereka soal kasus KPK dan Polri yang masih bergulir.

"Setelah aksi dan orasi dari masing-masing perwakilan kampus, kami akan long march menuju Trunojoyo," kata Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Chandra Motik saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Februari 2015.

Menurut dia, aksi ini adalah bagian dari pernyataan resmi berbagai kampus untuk menolak segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan bahkan penyidik KPK. Dia berharap agar petinggi Polri sadar bahwa segala tindak-tanduk mereka diawasi oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya para akademikus, alumnus, dan juga mahasiswa berbagai kampus di Indonesia.

Gerakan “Kampus Bergerak” ini mulanya diprakarsai oleh sosiolog UI, Imam Prasodjo. Para alumnus yang berpartisipasi disarankan memakai kaus putih dengan celana jins biru. Mereka akan mulai berkumpul di dekat pos polisi di depan Bundaran HI untuk berkoordinasi pada pukul 06.30. Setelah itu, pukul 09.00, mereka akan berberorasi, lalu long march menuju Mabes Polri.

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan aksi ini adalah inisiatif bersama agar Presiden Joko Widodo segera menghentikan upaya-upaya kriminalisasi terhadap KPK. Selain aksi turun ke jalan, Alghif mengatakan, saat ini koalisi tengah mempertimbangkan upaya konstitusional untuk menyelamatkan KPK.

Koalisi menilai keputusan Presiden Jokowi memberhentikan dua pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dan menggantinya dengan Taufiequrrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji tidak tepat. Alasannya, Ruki dan Indriyanto dianggap berpotensi punya konflik kepentingan dengan KPK.

YOLANDA RYAN ARMINDYA | IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

10 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

11 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

17 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

19 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya