Manuver Kejutan: Budi Gunawan Dicalonkan Jadi Wakil Kapolri

Reporter

Sabtu, 21 Februari 2015 06:29 WIB

Ilustrasi Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. (Ilustrasi: Indra Fauzi)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang pencalonannya sebagai Kepala Polri dibatalkan, masuk bursa calon Wakil Kepala Polri. Posisi Wakapolri akan ditinggalkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti jika ia terpilih sebagai Kepala Polri. "Calon Wakapolri itu harus bintang tiga dan pernah mengisi berbagai jabatan. Jadi Pak Budi Gunawan masuk bursa," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie kepada Tempo kemarin.

Presiden Joko Widodo semula menyatakan Budi Gunawan masih ingin berkontribusi di Mabes Polri meski gagal menjadi Kapolri. Presiden belum menentukan posisi untuk Budi. Namun kuasa hukum Budi, yaitu Fredrich Yunadi, mengatakan Budi bisa mengisi posisi Wakapolri.

Ronny melanjutkan, nama Budi sudah dibahas dalam rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi yang dipimpin Wakil Kepala Polri. Nama Budi masuk dalam bursa bersama Dwi Priyatno dan Putut Eko Bayu Seno.

Dia mengatakan calon Wakil Kepala Polri akan dipastikan setelah Badrodin menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan, lalu dilantik. Alasannya, posisi Wakil Kepala Polri belum kosong alias masih diisi Badrodin. "Jadi harus kosong dulu. Pak Badrodin sekarang, kan, jabatannya lapis-lapis," kata Ronny.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan kecewa atas masuknya nama Budi Gunawan dalam bursa calon Wakil Kepala Polri. "Karena Budi Gunawan ini masih figur bermasalah," kata Ade ketika dihubungi kemarin.

Menurut Ade, sebaiknya jabatan Budi di Mabes Polri diputuskan setelah perkara hukumnya kelar. Apalagi KPK telah menyatakan kasasi atas putusan praperadilan yang memenangkan gugatan Budi pada Senin kemarin. Berbagai kalangan, meski menghormati putusan itu, tetap menganggap putusan hakim Sarpin Rizaldi itu bermasalah.

"Kalau tetap dicalonkan, ya, risikonya Mabes Polri tak diisi figur bersih. Rakyat dikecewakan kembali karena rakyat ingin Polri yang bersih," katanya.

ISTMAN M.P. | SINGGIH S.











Berita Menarik:
Penumpang Lion Air: Tak Tahan, Jantung Saya Kumat Lagi
Sopir Taksi Express: Diteror, Dibunuh, Dikira Nempeli Siti


Advertising
Advertising















Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

4 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

20 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya